SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menyampaikan apresiasi atas langkah Dinas Kesehatan Kaltim yang telah mengoptimalkan program Pelayanan Kesehatan Gratis (PKG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) dalam rangka menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).
“Kami di DPRD Kalimantan Timur, khususnya di Komisi IV yang membidangi kesehatan, sangat mengapresiasi langkah Dinas Kesehatan dalam mengoptimalkan PKG dan CKG. Tapi untuk benar-benar menurunkan AKI dan AKB, kita butuh kerja kolektif lintas sektor dan strategi yang lebih terstruktur,” ujar Andi Satya melalui pesan WhatsApp, Kamis (22/5/2025).
“Namun, untuk mencapai hasil yang signifikan dan berkelanjutan, diperlukan lebih dari sekadar program gratis. Diperlukan sinergi lintas sektor, penguatan kebijakan, dan dukungan anggaran yang memadai,” sambungnya.
Andi menegaskan, salah satu langkah konkret yang sedang didorong DPRD Kaltim adalah penguatan fasilitas kesehatan primer, terutama di wilayah-wilayah pelosok yang memiliki kasus AKI dan AKB cukup tinggi.
“Kami terus mendorong pemerataan layanan kesehatan ibu dan anak, terutama di daerah terpencil seperti di kubar dan mahulu, Program seperti Puskesmas Plus dan revitalisasi PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) harus diperluas cakupannya,” jelasnya.
Untuk itu, pihaknya telah mengusulkan tambahan anggaran untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) serta pengadaan alat kesehatan yang memadai di puskesmas-puskesmas rawan.
“Fasilitas yang kurang lengkap dan tenaga kesehatan yang terbatas di puskesmas berisiko tinggi tentu menjadi hambatan serius. Kita perlu intervensi anggaran agar mereka bisa bekerja maksimal,” tegasnya.
Selain infrastruktur dan SDM, Andi Satya menyoroti pentingnya sistem monitoring dan rujukan yang efisien dan berbasis teknologi.
Menurutnya, data AKI dan AKB harus dapat diakses secara real-time agar bisa direspons cepat oleh pemerintah dan tenaga medis di lapangan.
“Kami mendorong penguatan sistem digitalisasi rujukan, terutama bagi ibu hamil dengan risiko tinggi dan bayi dengan berat lahir rendah. Jangan sampai kita menunggu laporan tahunan baru bertindak. Harus responsif dan berbasis data terkini,” ujar politisi muda ini.
Di luar aspek teknis dan sistem, Andi Satya juga menekankan pentingnya pendekatan edukatif kepada masyarakat. Ia menilai bahwa kesadaran ibu hamil dan keluarga terhadap kesehatan reproduksi, gizi, serta tanda bahaya kehamilan harus terus ditingkatkan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap ibu hamil tahu kapan harus ke fasilitas kesehatan, mengenali tanda-tanda komplikasi, dan memiliki akses terhadap gizi yang cukup. Ini tidak bisa hanya diserahkan ke dinas saja, harus ada dukungan dari tokoh masyarakat dan lintas sektor,” paparnya.
Dengan semua langkah tersebut, Andi Satya berharap bahwa angka kematian ibu dan bayi di Kalimantan Timur dapat ditekan secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
“Semoga AKI dan AKB di Kaltim bisa turun. Ini bukan hanya target statistik, tapi soal menyelamatkan nyawa dan masa depan generasi kita,” pungkasnya.
Angka kematian ibu dan anak di Kaltim merupakan isu yang terus menjadi perhatian pemerintah setempat. Hingga Oktober 2024, tercatat 57 kasus kematian ibu, 394 kematian neonatal, 464 kematian bayi, dan 699 kematian perinatal.
Penulis : Nai | Editor : Intoniswan | ADV DPRD Kaltim
Tag: Kesehatan