SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi minta semua perusahaan, termasuk perusahaan tambang batubara menyelaraskan bantuannya untuk mahasiswa atau pelajar sekolah dasar dan menengah dengan program GratisPoll Pemprov Kaltim agar tidak tumpang tindih.
“Apabila pemerintah sudah memberikan bantuan uang kuliah, baju seragam, atau buku-buku, perusahaan memberikan bantuan berupa uang saku, atau pemondokan,” kata Darlis dalam pertemuan Komisi IV dengan PT. Indominco Mandiri (IMM) di Tanjung Santan,Kutai Kartanegara, Kamis (15/5/2025).
PT IMM sudah beroperasi di Kaltim sejak tahun 2000. PT IMM adalah anak perusahaan dari PT Indo Tambangraya Megah Tbk, dan merupakan salah satu perusahaan tambang batubara dengan status izin PKP2B di Kaltim. PT IMM memulai kegiatan eksploitasi diatas konsensi seluas 18.100 Ha, kemudian diperluas menjadi 25.121 Ha, dimana izinnya baru akan berakhir pada tahun 2030.
Menurut Darlis, sebagai perusahaan yang wilayah operasionalnya berada di 3 daerah di Kaltim, yaitu Kabupaten Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan Kota Bontang, tentu efeknya juga sangat luas.
“Dalam pertemuan dengan manajemen PT IMM, Komisi IV mendiskusikan 3 hal, yaitu tentang komitmen Lingkungan Hidup perusahaan, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau lebih luasnya dikenal sebagai CSR (Corporate Social Responsibility), dan ketiga prihal Ketenaga Kerjaan.
“Ke-3 hal tersebut menjadi semakin penting dibahas, mengingat di tahun 2025 ini, PT.IMM sudah memulai kegiatan pascatambangnya,” ujarnya.
Menurut Darlis lagi, meski berkali-kali disuguhi pekikan jargon; TAMASYA (Tambang Mensejahterakan Rakyat), Komisi IV tetap tegas mengingatkan akan masih besarnya ‘efek cemar’ yg disuarakan rakyat terhadapnya kegiatan tambang batubara. Terkhusus tentu yg disuarakan oleh Forum Masyarakat Santan Bersatu.
“Pencematan di darat, laut dan udara, termasuk kondisi sungai Santan yang semakin memprihatinkan,” ungkapnya.
Komisi IV minta alokasi anggaran TJSL/CSR PT IMM dalam bentuk Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM), nilai komulatifnya ditingkatkan. Apalagi perusahaan ini memiliki reputasi produksi berkisar antara 8-10 juta ton/tahun, dan sasaran lebih tepat dan berdaya efektif.
“Kita minta PT IMM agar lebih bersinergi dengan program pemerintah,” katanya.
Terhadap program pemberian beasiswa yang perusahaan jalankan selama ini, Komisi IV mengingatkan, agar tidak terjadinya duplikasi anggaran, mengingat ada juga program GratisPoll Pemprov Kaltim di Bidang Pendidikan, lebih diarahkan kwpada kebutuhan riil para siswa/mahasiswa.
“Misal bantuan perusahaan untuk ‘living cost’ siswa/mahasiswa,” kata Darlis.
Terkait ketenagakerjaan, disamping hal K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), Komisi IV juga mendiskusikan prihal pola dan sumber rekruitmennya. PT IMM disarankan lebih menggiatkan pelatihan-pelatihan terapan dalam rangka meng up-grade potensi ketenagakerjaan, terkhusus dalam wilayah ring-1 perusahaan.
“Atas semua hal di atas, pihak managemen yang mewakili perusahaan berkomitmen menindaklanjutinya. Sebelum pertemuan ditutup. Kami bersepakat, kelak akan kembali ada forum untuk mengevaluasi komitmen-komitmen PT IMM,” pungkasnya.
Penulis: Intoniswan | Editor: Intoniswan | ADV DPRD Kaltim
Tag: Komisi IV DPRD Kaltim