SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) meminta agar proses pencairan dana Gratispol/uang kuliah tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru tahun 2025 untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS) bisa dilakukan secepatnya.
Permintaan ini pun disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menyusul tertundanya penyaluran bantuan pendidikan tersebut akibat sejumlah PTS belum melengkapi persyaratan administrasi, sedangkan untuk UKT mahasiswa baru 2025 di PTN sudah cair Rabu lalu.
PTS memiliki kontribusi besar dalam memperluas akses pendidikan tinggi, sehingga percepatan penyaluran dana tidak boleh ditunda terlalu lama.
“Kami berharap PTS segera mendapatkan alokasi dana Gratispol setelah kelengkapan administrasinya terpenuhi. Banyak mahasiswa dari keluarga kurang mampu ini kan berkuliah di kampus swasta. Tentu, mereka juga berhak merasakan manfaat program ini,” ujarnya, Rabu (13/11).
Kendati begitu, ia menilai bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim, khususnya di tahun pertama pemerintahan Rudy–Seno, telah menunjukkan komitmen nyata terhadap sektor pendidikan. Hal itu terlihat dari besarnya anggaran yang digelontorkan untuk tahap awal program Gratispol.
“Tujuh PTN saja sudah menembus angka lebih dari Rp44,15 miliar. Kalau dibilang besar, memang sangat besar untuk tahun pertama pemerintahan Rudy–Seno. Ini tandanya kan Pemerintah Provinsi Kaltim saat ini sangat concern terhadap pendidikan,” jelasnya.
Menurut politikus Golkar tersebut, pemerintah provinsi telah melakukan hal benar dengan berinvestasi di bidang pendidikan. Ini adalah fondasi utama dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Jika kita ingin menghapus kemiskinan, perbaikilah pendidikan. Dari pendidikan yang baik lahir peluang, kemandirian, dan masa depan yang lebih sejahtera,” lanjutnya.
Komisi IV, sambung Andi Satya, akan terus memastikan bahwa seluruh dana Gratispol dikelola secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, terutama untuk bisa meringankan beban UKT mahasiswa..
“Kami percaya, dengan sinergi kuat antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh lembaga pendidikan tinggi, Kaltim akan semakin maju sebagai provinsi dengan SDM yang unggul dan berdaya saing,” terangnya.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Kepala Biro (Kabiro) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Provinsi Kaltim Dasmiah pun membenarkan bahwa pencairan dana Gratispol untuk tujuh perguruan tinggi negeri telah sepenuhnya rampung.
“Ya benar, semua sudah cair kemarin,” katanya pada Jumat (14/11).
Dasmiah merinci bahwa total dana Rp44,15 miliar tersebut akan disalurkan kepada 9.563 mahasiswa penerima manfaat, masing-masing tersebar di tujuh PTN di Kaltim.
Ketika ditanyakan mengenai jadwal pencairan untuk PTS, Dasmiah menjelaskan bahwa penyaluran sebenarnya direncanakan mulai dilakukan hari ini, Jumat (14/11). Namun, proses tersebut terpaksa ditunda karena adanya kendala administratif.
“Harusnya hari ini, tapi ada 10 PTS yang rekeningnya tidak aktif,” bebernya.
Ia menambahkan bahwa pihaknya masih melakukan pencatatan dan koordinasi lebih lanjut untuk memastikan seluruh PTS segera memenuhi persyaratan agar proses pencairan bisa dilanjutkan tanpa hambatan.
“Nah, biar jadi catatan kami,” tuturnya singkat.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | Advertorial DPRD Kaltim
Tag: GratisPol