Komisi X Usulkan Penerbangan Jakarta-Samarinda dan Jakarta-Berau

aa
Wakil ketua Komisi X DPR-RI, Hetifah bersama Kementerian Pariwisata membahas rencana kerja 2019, (Antaranews Kaltim/M.Ghofar)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah mengusulkan agar pemerintah membuka penerbangan Jakarta-Samarinda dan Jakarta-Berau guna meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus untuk mengembangkan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur.

“Komisi X DPR RI menggelar rapat dengan Kementerian Pariwisata membahas rencana kerja 2019, Rabu (5/9). Dalam rapat itu Menteri Pariwisata Arief Yahya menyampaikan anggaran Kemenpar tahun 2019 sebesar Rp3,8 triliun,” ujar Hetifah yang dihubungi LKBN Antara dari Samarinda, Rabu.

Ia menyatakan dalam kesempatan itu menyampaikan aspirasi dari daerah pemilihannya, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, bahwa pengembangan kepariwisataan harus didukung dengan pengembangan sumber daya manusia.

“Kami dan anggota Komisi sudah sering ke daerah-daerah. Saya melihat pramuwisata kita sudah bagus. Mereka seperti `learning by doing` (belajar sambil bekerja). Tapi sebetulnya mereka ingin ada sertifikasi agar mereka lebih percaya diri dan terlindungi,” ucap Hetifah. Mengenai aksesabilitas, Hetifah mendorong Kemenpar bekerja sama dengan pihak maskapai agar menyediakan penerbangan langsung dari Jakarta ke Berau.

Saat ini, katanya, belum ada penerbangan dari Jakarta ke Samarinda. Padahal Samarinda adalah ibu kota Kaltim, juga belum ada penerbangan langsung Jakarta ke Berau sehingga kurang menarik bagi wisatawan karena harus transit.

Selain itu, Hetifah juga menyarankan ke Kemenpar mendorong munculnya sejumlah wisata di daerah perbatasan seperti sejumlah kawasan di Provinsi Kalimantan Utara. Di Krayan misalnya, lanjut Hetifah, di sana ada produksi beras terbaik dan diekspor ke Singapura. Ada hal-hal eksotis yang kadang-kadang kita orang Indonesia malah tidak mengetahuinya, justru di sana banyak dikunjungi wisatawan dari Jepang.

Ia juga mengatakan bahwa dalam usaha mengembangkan wisata harus ada ritme yang sama antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga jika ada kepala daerah yang berprestasi tetapi belum bisa membangun wisata di daerahnya, harus didorong untuk menumbuhkan kepariwisataan.

“Mungkin Pak Menteri bisa mengumpulkan para kepala daerah di Jakarta untuk diberikan motivasi, termasuk diberikan langkah untuk mengakses dana alokasi khusus bidang pariwisata agar mereka bisa mengajukan usulan yang tepat,” katanya. Menteri Pariwisata menurut Hetifah menyambut baik usulan tentang pengembangan wisata di daerah perbatasan, sehingga wisata “cross border” (lintas daerah perbatasan) akan diusahakan.(*)