A

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Konstribusi bank-bank milik pemerintah daerah (BPD) di Indonesia terhadap pertumbuhan perekonomian daerah masih rendah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) BPD untuk dapat meningkatkan daya saing.

Hal ini disampaikan Kepala OJK Regional 9 Kalimantan, Haryanto, Rabu (7/3). “Kontribusi BPD terhadap ekonomi daerah terutama di Kalimantan masih rendah,” ungkapnya. Sebagai contoh OJK mencatat di Kalimantan Selatan dari total Rp116,8 triliun penyaluran dana kredit oleh Bank Kalsel hanya 30 persen kredit produktif, sisanya 70 persen merupakan kredit konsumtif.

Bank-bank milik pemda ini juga menghadapi berbagai masalah seperti lemahnya tatakelola dan manajemen perbankan, sumber daya manusia, infrastruktur dan permodalan. Tingkat kredit macet (NPL) bank pemda juga tinggi. NPL Bank Kalsel mencapai Rp9,9 triliun atau 8,56 persen pada 2017 meski besaran NPL ini terus menurun dari 10,4 persen pada 2015. “Hal-hal ini menjadi penyebab lemahnya daya saing bank milik pemda,” tambahnya.

Karena itu OJK terus mendorong peningkatan daya saing bank pemda ini. Sebelumnya Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), Ananta Wiyogo mengatakan peran BPD dinilai sangat sentral dalam upaya meningkatkan perekonomian di daerah.

Terkait sinergi dengan BPD, hingga saat ini SMF telah bekerjasama dengan 27 Bank BPD, diantaranya, kerjasama dengan 13 BPD untuk program pembiayaan, dan kerjasama dengan 14 BPD yang masih dalam tahap PIK dan MoU.

BPD dapat berperan dalam mensukseskan Program Sejuta rumah. Terkait hal ini BPD perlu mengoptimalkan potensi pembiayaan dalam zona wilayahnya masing-masing. SMF akan terus memberikan dukungannya melalui program peningkatan kapasitas penyaluran KPR untuk mendorong BPD yang belum menjalankan bisnis KPR dan/atau masih tergolong rendah dalam menyalurkan KPR, sehingga dapat menjadi BPD yang berperan aktif sebagai Bank Penyalur KPR guna memenuhi kebutuhan pembiayaan perumahan di masing-masing wilayahnya.

“SMF memberikan likuiditas kepada BPD untuk memperbesar penyaluran KPR di daerahnya,” ucapnya. Untuk mendukung pengembangan kapasitas penyaluran KPR oleh BPD, SMF bekerjasama dengan Kementerian PUPR dan Asosiasi Perbankan Daerah (Asbanda) telah merilis dan menyerahkan Standar Prosedur Operasional (SPO) KPR BPD SMF, dan SPO Kredit Modal Kerja – Konstruksi Perumahan SMF (KMK -KP SMF) kepada seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia.

Selanjutnya SMF secara reguler melakukan pendampingan serta pelatihan peningkatan kapasitas penyaluran KPR baik secara kolektif maupun ekslusif kepada seluruh BPD. Kedua SPO tersebut diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan KPR yang efektif dan efisien agar dapat meningkatkan penyaluran KPR di seluruh daerah di Indonesia.

Ananta optimis dengan adanya sinergi yang kuat, Program Satu Juta rumah dapat tercapai dan memberikan kontribusi luar biasa baik bagi kesejahteraaan masyarakat diberbagi daerah maupun bagi perekonomian Indonesia ke depan.

Sumber:MEDIA INDONESIA.COM

 

 

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *