aa
H Juniansyah. (Foto Budi Anshori)

NUNUKAN.NIAGA.ASIA-Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda, Kalimantan Timur, memvonis 4 tahun pidana penjara Juniansyah mantan Kepala Unit Penyelenggara Pelanbuhan (UPP) Kesyahbandaran dan Otorita Pelabuhan (KSOP) Sei Pancang, Sebatik.

Juniansyah terbukti secara sah melanggar dakwaan pertama dan kedua dalam perkara tindak pidana korupsi pungutan uang atas biaya PNBP jasa kepelabuhan speedboad yang tarifnya telah ditentukan oleh terpidana. “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 4 tahun penjara dan denda Rp200.000 yang kemudian apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan,” kata Ketua Majelis Hakim Abdul Rahman. SH di Pengadilan Tipikor Samarinda (15/04/2019).

Dalam pertimbangan putusannya, majelis hakim mengatakan, terdakwa terbukri atas dakwaan pertama  pasal 12 (e) Undang-Undang (UU) Tipikor jo Pasal 64 ayat 1 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan dakwan kedua Pasal 3 UU Tipikor Pasal 8 Tahun 2010 Tentang TPPU jo Pasal 55 ayat 1 ke 1. “Terdakwa bersama saksi Handi Angkawijaya (Staf honorer KUP KSOP Sebatik) bersama-sama melakukan perbuatan pidana korupsi di tahun 2017,” kata majelis hakim.

Vonis mejelis hakim lebih ringan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), dimana Jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Nunukan dalam berkas dakwaan menuntut terdakwa dipidana penjara selama 6 tahun denda Rp 200.000 subsidair 3 bulan pidana penjara.

Atas vonis tersebut, JPU persidangan meminta waktu berpikir menentukan sikap apakah banding atau menerima vonis pidana,” Kami pikir-pikir dulu,” ucap Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Nunukan Ali Mustofa. Juniansyah didakwa jaksa  telah melakukan upaya menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memerintahkan dua staf tenaga honorer untuk melakukan penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pungutan yang diberlakukan kepala 6 agen pelayaran  disetorkan ke rekening pribadi Juniansyah. Pungutan tersebut dilakukan dengan modus kepengurusan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dipersulit dan diperlambat serta tidak diproses Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Diterangkan pula, bahwa pada tahun 2017 data rekening koran atas nama Juniansyah Bank BNI 46 cabang Nunukan terdapat transaksi berjumlah Rp 1.849.020.500 dan pada rekening BNI Cabang Samarinda terdapat uang masuk transaksi kredit tahun 2014 sampai 2017 berjumlah Rp 854.763.000.

Transaksi di rekening terdakwa diduga berkaitan dengan hasil pengutan illegal PNBP UPP KSOP Sei Pancang selama terdakwa menjabat diperkuat dengan barang bukti kejahatan Rp 15 juta lebih hasil sitaan tim Saber Pungli Nunukan terhadap saksi Handi.

Seperi diberitakan sebelumnya, terbongkarnya perbuatan korupsi berawal dari laporan sejumlah agen yang ditindak lanjuti oleh Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli Kabupaten Nunukan. Saat penangkapan, Hadi sedang menerima pembayaran uang tunai sebesar Rp 7.755.000 dari Saharudin warga Jalan Haji Bedurahim RT 9, Desa Sei Pancang, selaku agen spedboat PT Sebatik Utama.

Diwaktu bersamaan, saksi juga menerima uang sebesar Rp7,790.000 dari Muamar Khadafi warga Pangeran Antasari RT11 Bukit Aru Indah, Kecamatan Sebatik selaku agen speedboat PT Samudra Nunukan Dinamina. Selain itu, tim Saber Pungli menemukan uang sebesar Rp 4.400.000 dalam tas pinggang milik Hadi, uang tersebut diduga bagian dari transaksi setoran PNBP agen pelayaran. (002)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *