JAKARTA.NIAGA.ASIA – Bertepatan dengan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan kanal aduan baru di laman JAGA.id yang terintegrasi dengan portal Lembaga Nasional Single Window (LNSW).
Secara simbolis, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menekan tombol dan menandai aplikasi JAGA Pelabuhan siap digunakan.
Salah satu sistem di dalam aplikasi tersebut ialah Indonesia Nasional Single Window (INSW) yang akan mempermudah pengurusan dokumen barang ekspor atau impor. Sistem ini mengintegrasikan pelbagai proses layanan di Pelabuhan guna efisiensi dan efektivitas layanan Pelabuhan,” ungkap Marwata.
Menurut Marwata, peluncuran Aplikasi JAGA Pelabuhan di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (9/12/2022) ini merupakan komitmen KPK melalui tim Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) untuk melakukan pemangkasan birokrasi dan layanan Pelabuhan. Hal ini menjadi penting, mengingat pelabuhan memegang peranan kunci untuk memperbaiki rantai logistik.
Data Logistic Performance Index yang dikeluarkan oleh World Bank tahun 2018, biaya logistik di Indonesia masuk ke dalam kategori tinggi yang menjadikan peringkat Indonesia paling rendah dibandingkan negara lain di dunia.
“Oleh karenanya, pembenahan dan tata kelola pelabuhan adalah upaya dalam memangkas birokrasi dan peningkatan layanan di Kawasan pelabuhan,” ucap Marwata.
Stranas PK telah mengidentifikasi tiga kelompok subjek dalam pengelolaan kawasan pelabuhan. Tiga kelompok subjek ini menjadi pijakan untuk perbaikan dan pembenahan yang dituangkan dalam lima aksi.
Lima aksi itu mengurai regulasi yang tumpang tindih, tata kelola bongkar muat (TKBM), implementasi Nasional Logistik Ecosystem (NLE), dan penerapan sistem layanan dan perbaikan birokrasi penyedia jasa layanan pelabuhan.
Proges dari aksi tercermin dalam indikator dari masing-masing aksi. Salah satu indikator nasional logistik ekosistem yang penting adalah layanan Single Submission Pabean dan Karantina. Layanan ini mengifisienkan proses pemeriksaan bersama, bea cukai karantina, sehingga tidak ada duplikasi kegiatan pemeriksaan fisik baik untuk impor maupun ekspor.
Dalam waktu satu tahun sejak aksi pelabuhan bergulir, pelayanan di pelabuhan telah melakukan satu sistem yaitu INSW dimana pengguna jasa hanya cukup gunakan satu kali input. Sebelumnya pelayanan dilakukan secara tatap muka dan manual satu per satu ke penyedia jasa layanan pemerintah sehingga tidak efisien dan efektif.
Sistem ini telah digunakan di 14 pelabuhan utama di seluruh wilayah Indonesia dan selanjutnya akan menjadi pilot project pelaksanaan aksi pelabuhan Stranas PK.
Sumber: Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi | Editor: Intoniswan
Tag: Pelabuhan