KPU Kaltim: Pelaporan Dana Kampanye Tidak Boleh Salah

aa
Ketua KPU Kaltim, Mohammad Taufik membuka kegiatan Bimbingan Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2019, di Samarinda, Rabu (12/9)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Partai politik harus melaporkan asal usul dan penggunaan dana kampanye sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tidak boleh salah. Seluruh operator dan pihak terkait harus memahami metode pelaporan dana kampanye 2019 baik dari laporan awal maupun akhir.

Hal itu ditegaskan Ketua Komisi Pemilahan Umum (KPU) kalimantan Timur, Mohammad Taufik saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis PelaporanDana Kampenye Pemilu 2019, di Midtown Hotel, Rabu (12/9/2018). Bimtek dimaksudkan untuk  memberikan pemahaman terkait laporan dana kampanye kepada seluruh operator pelaporan dana kampanye.

Hadir dalam kegiatan tersebut,  komisioner KPU Kaltim lainnya,  seperti Viko Januardy, Ida Farida, dan Sekretaris KPU Kaltim H. Syarifuddin Rusli, Kasubag Hukum Susan  Charlie Rumate, Kabag Hukum Triadmaji , anggota komisoner KPU Divisi Hukum, Kasubag Hukum, operator pelaporan dana kampanye, kabupaten /kota se-Kaltim.

Menurut Taufik,  operator dan pihak terkait dengan pelaporan dana kampanye harus memahami metode pelaporan dari awal sampai akhir. “Apabila paham dengan metodenya, pada saat membuat laporan,  para operator tidak akan mengalami kesulitan. “Laporan dana kampanye  partai politik peserta pemilu 2019 harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jangan sampai laporan dana yang diberikan ke KPU tidak benar. Karena bisa dikenai sanksi. Sanksinya berat,” ungkapnya.

Sementara itu Komisioner Divisi Hukum KPU Kaltim, Viko Januardy mengatakan dana kampanye bagi calon legislatif dilaporkan melalui partai politik. Dana awal untuk calon legislatif harus dilaporkan ke KPU pada 22 September 2018. Kemudian ada waktu  tiga hari, mulai tanggal 23, 24, dan 25 September  bagi parpol untuk memperbaiki apabila belum memenuhi syarat.

“Parpol sudah bisa membuka buku rekening mulai saat ini dan diserahkan ke KPU pada tanggal 22 September 2018. Parpol yang tidak menyerahkan laporan dana kampanye hingga batas waktu, 22 September, sanksinya dapat digugurkan sebagai peserta pemilu,” kata Viko

Sedangkan Sekretaris KPU Kaltim H Syarifuddin Rusli menambahkan, parpol dilarang menerima sumbangan dana kampanye dari luar negeri, apabila melanggar parpol tersebut juga gugur haknya menjadi peserta pemilu. “Pengurus parpol yang ditugaskan membuat laporan dana kampanye harus teliti dan benar-benar cermat. “Alhamdulillah KPU Kaltim mendapat nilai B dari inspektorat KPU-RI atas pelaporan keuangan.Perlu kerapian membuat laporan keuangan,” ujarnya. (001)