KPU Nunukan Batalkan Kelulusan 8 Calon PPK

KPUD Nunukan. (budi anshori)

NUNUKAN.NIAGA.ASIA-Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Daerah Nunukan membatalkan kelulusan 8 orang calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), meski sebelumnya sudah dinyatakan lulus seleksi tahap satu, adminitrasi dan kelengkapan.

Kedelapan orang itu, 6 diantaranya sudah pernah dua kali pemilu menjadi PPK dan 2 lainnya pernah tercatat sebagai tim sukses salah satu partai politik di pemilu lalu.“Ada 8 orang kita batalkan kelulusannya karena, setelah diteliti bertentangan dengan Keputusan KPU Nomor 31 tahun 2018 tentang PPK,” kata Divisi Bidang Hukum KPU Nunukan Ghusna Hatta pada Niaga.asia.“Pembatalan kelulusan 8 calon PPK juga  telah sesuai dengan rekomendasi Panwaslu Nunukan,” tambahnya.

Menurut Ghusna, kedelapan orang tersebut dibatalkan kelulusannya karena sudah pernah menjadi PPK sebanyak dua kali atau 2 kali pemilu dan tercatat  pernah sebagai anggota tim sukses partai. “KPU  melarang orang menjadi anggota PPS dan PPK lebih dari 2 kali atau mantan tim kampanye parpol atau tim sukses dalam penyelenggaraan pemilu,” bebernya.

Calon anggota PPK yang dibatalkan kelulusannya dan tidak lagi diikutsertakan dalam proses seleksi selanjutnya antara lain Salmiah dan Andi Jamaluddin  dari Kecamatan Sebatik Timur. “Keduanya tidak lagi kita panggil mengikuti tes wawancara tanggal 15 Pebruari kemarin,” kata Ghusna. Sebagi penggantinya diambil dari peserta peserta lain yang  nilai tes dibawahnya Salmiah dan Jamaluddin.

Lulusnya kedelapan orang itu saat seleksi dan verifikasi persyaratan administrasi dan kelengkapan, kata Ghusna, murni kelalaian tim seleksi di KPUD, tapi tidak disengaja. Tim seleksi tidak cermat meneliti latar belakang para calon PPK.

Saat ini, KPU Nunukan melaksanakan tes wawancara kepada 6 orang calon PPK ditiap kecamatan. Dari 6 nama tersebut, 3 orang yang dinyatakan lulus tes wawancara ditetapkan menjadi  anggota PPK dan  dijawalkan dilantik tanggal 7 atau 8 Mei 2018. “Sehari setelah dilantik, atau tanggal 9 Mei,  PPK di semua  kecamatan harus sudah bekerja,” kata Ghusna. (002)