Para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non kementerian memasuki ruangan untuk mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Senin (8/7) siang. (Foto: Humas/Agung)

BOGOR.NIAGA.ASIA- Presiden Joko Widodo didampingi  Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait masalah investasi mengingatkan untuk kesekian kalinya  agar investasi yang berkaitan dengan ekspor agar kementerian  memberikan izin secepat-cepatnya., dan perlu  mendahulukan kerja yang terintegrasi, kerja tim antar kementerian

“Tapi kejadian yang ada di lapangan, tidak seperti itu,” kata Presiden Jokowi. “Contoh dari Kementerian Kehutanan misalnya, masih lama, terutama yang menyangkut urusan lahan,” kata Presiden  dalam kata pengantar  Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin (8/7) siang,

Presiden juga mengutip cerita Wakil Presiden (Wapres) mengenai petrochemical yang diperlukan tetapi berhenti sudah setahun lebih gara-gara yang berkaitan dengan lahan. “Urusan kecil tapi ya ini menghambat,” ujarnya.

Demikian pula di Manado, Presiden menyampaikan kekurangan hotel, (investor) hotel berbondong-bondong mau bikin. Tapi urusan yang berkaitan dengan tata ruang, lanjut Presiden, sebetulnya dari Menteri BPN bisa menyelesaikan dengan kesepakatan-kesepakatan yang memang harus itu dilakukan.

“Semua hal seperti ini kalau secara detail, kita ini terbelit oleh rutinitas dan tidak berani melihat problem, melihat tantangan-tantangan yang riil kita hadapi. Ya sampai kapanpun kita juga tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada,” tegas Presiden. Untuk itu, Presiden Jokowi mengingatkan perlunya mendahulukan kerja yang terintegrasi, kerja tim antar kementerian.

Tampak hadir dalam Sidang Kabinet Paripurna itu antara lain Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, KSP Muldoko, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Bambang Brodjonegoro, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. (001)