TENGGARONG.NIAGA.ASIA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) benar-benar fokus menargetkan penguatan sumber daya manusia (SDM) dan ketahanan pangan desa sebagai pijakan utama keberhasilan Koperasi Merah Putih sebelum memasuki fase pembiayaan di tahun 2026 mendatang.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono Kasnu menegaskan bahwa pemerintah pusat telah menetapkan roadmap yang menjadikan tahun 2025 sebagai masa konsolidasi, pemetaan potensi desa, serta penyiapan bisnis utama koperasi.
“Saat ini, kita diminta untuk menginventarisir dan mengidentifikasi semua rencana kegiatan program, terutama berkenaan dengan apa yang akan dilaksanakan sebagai core bisnis, atau bisnis utama dari koperasi merah putih itu sendiri,” ujarnya saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Ketahanan Pangan Desa dan Pembentukan Koperasi Merah Putih di Hotel Grand Elty Singgasana, Jumat (24/10).
Dalam kesempatan itu, ia mengaku sempat menerima aspirasi dan kekhawatiran dari sejumlah pengurus koperasi terkait kelanjutan program Koperasi Merah Putih. Akan tetapi, Sunggono memastikan bahwa program tetap berlanjut selaras instruksi pemerintah pusat.
“Beberapa minggu yang lalu, saya mendapat tamu dari beberapa pengurus Koperasi Merah Putih yang ada di Kukar. Mungkin lebih dari 10 orang yang menyatakan kegelisahannya atas tidak lanjut dari program ini. Tapi saya tegas meyakinkan bahwa insyaallah program ini akan tetap berlanjut dan dilaksanakan,” jelasnya.
Sunggono pun menekankan, bukan berarti program Koperasi Merah Putih tidak berjalan. Melainkan saat ini pemerintah daerah tengah menjalankan tahapan yang telah dipetakan sebelum datangnya tahun 2026.
“Dalam roadmap itu sudah jelas bahwa program pembiayaan baru berjalan pada 2026. Jadi kita di 2025 ini fokus pada persiapan dan penguatan SDM dulu,” terangnya.
Menurutnya, pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bentuk implementasi Asta Cita kedua, yaitu pemerataan pembangunan dari desa, serta kontribusi terhadap Asta Cita keenam menuju Indonesia Emas 2045.
“Tentu ini bukan sekadar memenuhi target kelembagaan. Kita ingin koperasi Merah Putih benar-benar menjadi wadah ekonomi yang hidup dan berdaya. Alhamdulillah di Kukar, pembentukan koperasi telah dilakukan di seluruh desa dan kelurahan,” bebernya.
Meski masih banyak pekerjaan rumah, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dan mendukung pembentukan koperasi. Mulai dari kepala desa, masyarakat desa, hingga lembaga desa seperti DPD, LPM dan lainnya.
“Tanpa dukungan seluruh elemen di desa, program ini tidak akan berjalan sejauh ini,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sunggono menjelaskan bahwa pelaksanaan Bimtek Ketahanan Pangan dan pembentukan koperasi kali ini merupakan bagian dari respons pemerintah daerah dalam memperkuat kesiapan desa.
“Bimtek ini untuk meningkatkan kapasitas kepala desa dan pengurus koperasi di Kukar, khususnya terkait ketahanan pangan. Karena ketahanan pangan akan menjadi salah satu core bisnis dalam pengembangan koperasi Merah Putih,” tuturnya.
Untuk memastikan pemahaman yang merata, kegiatan ini digelar tiga angkatan. Pemerintah Kabupaten Kukar juga turut menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga kementerian yang berwenang dalam pengembangan SDM dan koperasi.
“Kita ingin seluruh peserta punya pemahaman yang sama tentang peran koperasi Merah Putih dan bagaimana mengembangkan usaha sesuai kondisi desa masing-masing,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, mengatakan bahwa kegiatan ini juga didesain untuk menyelaraskan perspektif pemerintah desa dan seluruh unsur pendukung di desa.
“Kegiatan ini menghadirkan pemerintah desa, DPD, pengurus BUMDes dan koperasi Merah Putih untuk memastikan program ketahanan pangan dan koperasi berjalan searah dengan kebijakan nasional,” katanya.
Pelatihan ini jelas Arianto, juga menjadi ruang sosialisasi besar terkait bagaimana Koperasi Merah Putih harus dikelola kelak, termasuk kerja sama lintas sektor seperti bersama Kodim 0906/Kutai Kartanegara.
“Alhamdulillah pemerintah daerah bersama Kodim dan seluruh pemerintah desa bisa melaksanakan pelatihan ini. Tujuannya agar program pemerintah pusat bisa tersampaikan dengan baik hingga ke desa,” harapnya.
Setelah tiga hari pelatihan mulai tanggal 24 – 26 Oktober 2025, ia berharap agar seluruh pemangku kepentingan dari kabupaten hingga desa memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan program ketahanan pangan dan koperasi Merah Putih di Kukar.
“Kalau penyamaan persepsi ini terbangun, Insyaallah pelaksanaannya akan optimal dan Kukar bisa menjadi contoh pelaksanaan koperasi Merah Putih yang baik,” pungkasnya.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | Advertorial
Tag: Koperasi Merah Putih