SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) selain menyatakan dukungan total terhadap program unggulan GratisPol dan JosPol, yang dicanangkan oleh Gubernur Rudy Mas’ud – Wakil Gubernur Seno Aji sebagai arah baru pembangunan 5 tahun mendatang, juga meningatkan bahwa, kunci sukses program tersebut pada regulasi, sosialisasi, implementasi, dan pemerataan

Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara (Jubir) Fraksi Golkar Syarifatul Sya’diah dalam Rapat Paripurna ke-16 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan Ranperda RPJMD Kaltim 2025–2029.

Rapat Paripurna ini dihadiri 40 orang anggota dewan dan dipimpin Ekti Imanuel. Dihadiri juga Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis dan Yenni Eviliana, serta Staf Ahli Bidang III Arief Murdiyanto dari Pemerintah Provinsi Kaltim.

Menurut Fraksi Golkar, program GratisPol mencerminkan hadirnya negara dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Kaltim secara adil dan merata.

Program ini memuat tujuh kegiatan unggulan yang menyasar kehidupan masyarakat, antara lain; gratis bersekolah jenjang SMA/SMK/SLB hingga pendidikan tinggi S3; gratis berobat dan layanan kesehatan berkualitas.

Mencakup juga; gratis hidup sehat tanpa stunting; gratis internet di setiap desa; gratis seragam sekolah; gratis biaya administrasi kepemilikan rumah; serta gratis umrah dan perjalanan religi untuk petugas rumah ibadah.

“Kebijakan ini menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Tujuannya jelas, mengubah pola alokasi anggaran agar manfaatnya dapat dirasakan 4,045 juta jiwa penduduk Kaltim yang tersebar di wilayah seluas 15,3 juta hektare,” ujarnya, Senin (2/6).

Namun demikian, Fraksi Golkar menekankan bahwa implementasi program unggulan ini tidak boleh bersifat seremonial semata. Ada beberapa hal krusial yang perlu dipastikan oleh pemerintah agar pelaksanaan Gratispol berjalan maksimal, antara lain:

A.Program Diperkuat dengan Regulasi Daerah

Fraksi Golkar meminta agar pelaksanaan Gratispol memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub). Hal ini penting agar program bisa diimplementasikan secara terukur, transparan, dan tepat sasaran.

B.Sosialisasi yang Masif

Program harus disosialisasikan secara luas agar masyarakat Kaltim memahami hak dan mekanisme akses layanan.

“Salah persepsi di masyarakat bisa memicu ketidakpuasan atau kegagalan program. Sosialisasi massif harus dilaksanakan,” terangnya.

C.Prinsip Adil dan Merata

Dalam pelaksanaan Gratispol, Fraksi Golkar menekankan pentingnya prinsip keadilan sosial. Program harus memberikan prioritas kepada masyarakat yang kurang mampu dan berprestasi, sehingga bantuan publik tidak salah sasaran.

Golkar menyebutkan bahwa program Gratispol dan Jospol memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat di Bumi Mulawarman, terutama dalam menyongsong peran Kaltim sebagai tuan rumah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Kami ingin pemerintah terus berinovasi dan memastikan kebijakan pembangunan benar-benar hadir di tengah masyarakat. Gratispol merupakan simbol keberpihakan yang nyata, asalkan dijalankan dengan tepat,” pungkasnya.

Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | ADV DPRD Kaltim

Tag: Fraksi Golkar