Lagi Sopir Angkot Kembali Berunjuk Rasa Tolak Keberadaan Maxim

Ilustrasi

NUNUKAN.NIAGA.ASIA-Puluhan perwakilan sopir angkot yang tergabung dalam Serikat Pengemudi Angkutan Umum Nunukan (SPAUN) kembali berunjuk rasa menolak beroperasinya angkutan dalam jaringan (online) maxim, dimana kali ini di kantor Bupati Nunukan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Nunukan Serfianus mengatakan, salah satu poin aspirasi yang disampaikan sopir kepada pemerintah daerah adalah, perihal Peraturan Menteri (Permenhub) Perhubungan Nomor 118 tahun 2018 tentang penyelenggaraan angkutan khusus wajib memiliki izin angkutan.

“Kita sudah terima aspirasi baik secara lisan dan tertulis, apa yang disampaikan pasti diperhatikan pemerintah daerah,” kata Serfianus pada Niaga.Asia, Kamis (22/09/2022).

Terkait Permenhub tentang izin angkutan, Pemerintah Nunukan menyatakan bahwa kewenangan proses perizinan berada di tingkat Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara.

Aspirasi lainnya yang menjadi keluhan terhadap beroperasinya Maxim adalah, pendapatan sopir angkot yang secara nyata menurun drastis, sehingga banyak sopir resah kesulitan membayar setoran sewa kepada pemilik angkot.

“Hasil rapat menyimpulkan pemerintah daerah akan menindaklanjuti aspirasi kepada gubernur, khususnya pejabat berwenang di Pemprov agar dapat mempertimbangkan,” sebutnya.

Serfianus menuturkan, penyampaian aspirasi dan kondisi faktual di lapangan sangat penting untuk diketahui Pemprpv kaltara, sebab berdasarkan informasi bahwa angkutan roda 4 transportasi online Maxim belum memiliki izin operasional.

Karena itu, penting kiranya bagi pemerintah daerah menginformasikan kondisi lapangan agar tidak lagi memunculkan gejolak – gejolak dan protes yang bisa mengakibatkan instabilitas wilayah di Nunukan.

“Pemerintah Nunukan sangat konsen menyikapi persoalan sopir angkot karena gejolak ini sudah berkali-kali,” ucapnya.

Serfianus meminta, anggota SPAUN tidak melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya anarkis sebelumnya ada keputusan ataupun informasi terbaru dari Pemprov Kaltara, tetaplah beraktifitas seperti biasanya.

Agar masalah cepat terselesaikan, Dinas Perhubungan Nunukan bersama Polres Nunukan dan anggota SPAUN diupayakan dapat berkonsultasi dengan pejabat di Pemprov Kaltara, mencari solusi terbaik tanpa merugikan pihak-pihak lain.

“Mumpung izin operasional Maxim belum diterbitkan, ada baiknya Dishub Nunukan bersama SPAUN berkonsultasi ke pejabat Pemprov Kaltara,” tuturnya.

Sementara itu, Juru bicara SPAUN Lea menyebutkan hingga hari ini Maxim belum bisa memperlihatkan izin operasional angkutan yang seharusnya dimiliki tiap angkutan online yang beroperasi di tiap wilayah.

“Kita sudah ada kesepakatan bersama Maxim tidak mengoperasikan roda 4 belum mengantongi izin operasional, tapi nyatanya mereka tetap beroperasi,” ujar Leo.

Direktur Maxim Nunukan yang sudah berjanji menonaktifkan angkutan roda 4 tidak mentaati kesepakatan, karena itu, SPAUN meminta tindakan tegas dari pihak yang terkait dan jangan salahkan sopir angkot apabila terjadi sesuatu di lapangan.

Selanjutnya, SPAUN juga mempersoalkan kuota kendaraan rada 4 transportasi online Maxim sebanyak 20 unit yang dinilai terlalu banyak untuk kota sekecil Nunukan.

“Kuota 20 unit kendaraan bisa saja bertambah sampai 50 unit karena siapa bisa mengontrol jumlah aplikasi itu, makanya perlu ada pengawasan,” terangnya.

Penulis : Budi Anshori | Editor : Intoniswan

Tag: