NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Tenaga honorer masih memegang peranan cukup penting dalam menjalankan pelayanan pemerintah daerah baik teknis maupun administrasi. Karena itu, penghapusan tenaga honorer harus benar-benar dicarikan skema yang solutif agar tidak menimbulkan gejolak baik dari aspek pelayanan pemerintah maupun aspek sosial di masyarakat.

Demikian dikatakan Bupati Nunukan, Hj Asmin Laura, hari ini, Rabu (22/6/2022).

Menurut Laura, penghapusan tenaga honorer menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke XIV Asosiasi Pemerintah Kabupaten Kota Seluruh Indonesia (APKASI) yang digelar 18 Juni 2022 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Rakernas yang dibuka Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dihadiri sejumlah kepala daerah seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Kalimantan Timur Isran H. Noor dan Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura.

“Salah satu pembahasan paling alot Rakernas Apkasi tahun 2022 adalah masalah penghapusan tenaga honorer di pemerintah daerah,” kata Laura.

Dijelaskan pula, mayoritas kepala daerah mempersoalkan Peraturan Pemerintah (PP) No 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Aturan ini membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi berbagai kalangan profesional.

Namun, dilain sisi pemerintah daerah diharuskan penghapus keberadaan tenaga honorer terhitung sejak 28 November 2023 yang secara kebutuhan masih sangat diperlukan untuk membantu Aparatur Sipil Negara (ASN).

Laura mengungkapkan, penghapusan tenaga honorer yang jumlahnya 5.833 orang di Kabupaten Nunukan, membuka celah meningkatnya angka pengangguran, dan bersamaan dengan itu pula, angka kemiskinan naik karena ribuan orang kehilangan pekerjaan.

“Isu penghapusan honorer paling hangat dibahas, semua daerah pasti mencari solusi agar tidak menimbulkan gejolak,” tuturnya.

Penulis : Budi Anshori | Editor : Rachmat Rolau

Tag: LauraTenaga Honorer