NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Bupati Nunukan Asmin Laura mengaku telah berulang kali menawarkan bantuan dana APBD untuk mengatasi utang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nunukan, tapi waktu itu ditolak direkturnya, dr. Dulman.

“Kita sudah lama dengar persoalan utang ini dan sudah berulang kali menawarkan bantuan APBD Nunukan, tapi Direktur RSUD saat itu dr, Dulman tidak bersedia,” kata Laura pada Niaga.Asia, Senin (24/06/2024).

Laura menerangkan, Pemerintah Nunukan tidak bisa ikut campur terhadap pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Nunukan, namun begitu, pemerintah dapat membantu jika RSUD dalam kondisi kesulitan anggaran.

Pengelolaan BLUD sepenuhnya menjadi hak manajemen internal RSUD, begitu pula terhadap tanggung jawab keuangan, sehingga apapun yang terjadi pada keuangan menjadi urusan rumah sakit itu sendiri.

“Peran pemerintah sebatas pengawasan dan memberikan masukan serta menyarankan. Ketika Direktur RSUD mampu menangani masalah, silahkan lanjutkan kerjanya,” bebernya.

Laura menuturkan, Direktur RSUD Nunukan dalam beberapa kali pertemuan selalu tidak bersedia menerima bantuan dana dari pemerintah daerah, dengan alasan sanggup mengatasi persoalan hutang tahun 2021, 2023 dan 2024.

Seiring waktu dan bertambahnya jumlah utang, Pemerintah Nunukan akhirnya mengambil kebijakan tegas memberhentikan Direktur RSUD Nunukan, sekaligus melakukan audit keuangan BLUD selama 3 tahun.

“Saya sangat menyesalkan kenapa persoalan tidak diselesaikan dari dulu-dulu, kami sudah tawarkan bantuan, tapi RSUD tidak bersedia,” tuturnya.

Untuk mengatasi RSUD yang hampir bangkrut, Pemerintah Nunukan mengalokasikan bantuan dana Rp 6,5 miliar melalui anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) tahun 2024 dan ditambah nanti pada APBD-Perubahan.

Bantuan dana APBD diharapkan dapat memenuhi segala kebutuhan manajemen RSUD selama tahun 2024, termasuk pembayaran utang-piutang kepada perusahaan rekaman yang saat ini meminta pelunasan utang.

“Kami upayakan tahun ini menyelesaikan semua hutang – utang RSUD Nunukan, jadi tahun depan rumah sakit tidak lagi dibebani utang,” ungkapnya.

Pelunasan isia  utang RSUD di tahun 2024 telah dibahas  Bupati Nunukan bersama Sekretaris Daerah, dimana Pemkab Nunukan menyiapkan total anggaran sekitar Rp 24 miliar di APBD-Perubahan.

Menurut Laura, ia telah memerintahkan bagian keuangan Pemkab Nunukan, untuk segera merumuskan cara dan teknis pengalokasian anggaran APBD Perubahan agar dapat masuk dalam RKA rumah sakit.

“Target saya utang RSUD harus lunas tahun ini, cara dan rumusnya bagaimana nanti kita tunggu laporan bagian keuangan,” tutupnya.

Penulis : Budi Anshori | Editor : Intoniswan

Tag: RSUD Nunukan