Menteri Ad Interim Perhubungan, Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto Kemenko Marves)

JAKARTA.NIAGA.ASIA-Menteri Perhubungan Ad Interim, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) dalam suratnya hari ini, Senin (6/4/2020) yang ditujukan ke Menteri Dalam  Negeri untuk disampaikan ke kepala daerah se-Indonesia menegaskan bahwa prasarana transportasi adalah obyek vital  nasional dan menutup bandar udara, pelabuhan, terminal, dan stasiun kewenangan pemerintah pusat, bukan Pemerintah Daerah.

“Menutup prasarana transportasi harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat,” kata LBP, seraya menambahkan, dasarnya adalah UU LLAJ,  Perkeretaapian, Pelayaran, Penerbangan, UU Pemerintahan daerah, dan Kepres No 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penangangan COVID-19.

Menurut LBP, yang sudah dilakukan sekarang ini adalah diperlukan peningkatan pengamanan dan pengawasan pergerakan orang dan barang di prasarana transportasi oleh pengelola prsarana transportasi bersama stakeholder agar sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur)  menghadapi COVID-19.

“Dalam ragka memberikan kepastian terhadap pelayanan transportasi tetap berjalan, Kementerian Perhubungan minta dukungan dan kerja sama seluruh Pemerintah Daerah, TNI, Polri, dan  stakeholder agar pelayanan prasarana transportasi tetap berjalan,” kata LBP.

“Berkenaan dengan hal itu, dapat kiranya Menteri (Mendagri) menyampaikan kebijakan tersebut kepada seluruh kepala daerah di Indonesia, serta menghimbau tidak melakukan penutupan fasilitas transportasi yang berada diwilyahnya,” pungkas LBP diakhir suratnya. (*/001)

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *