JAKARTA.NIAGA.ASIA-Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid meminta pemerintah mengevaluasi perusahaan BUMN yang sudah melakukan IPO (Initial Public Offering (IPO) dan right issue sejumlah BUMN, agar kejadian seperti aksi korporasi Mitratel tidak terulang.
“IPO yang dilakukan PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) atau Mitratel yang dilakukan sebelumnya terlalu optimis jika dibanding dengan pelaksanaan right issue PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) beberapa waktu lalu. Karenanya, dibutuhkan evaluasi menyeluruh,” ujar Nusron dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir membahas rencana Initial Public Offering (IPO) dan Rights Issue BUMN di tahun 2021-2022 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/12/2021).
Politisi Partai Golkar ini menilai bahwa salah satu penyebab “gagalnya” IPO Mitratel karena harga yang ditawarkan terlalu mahal jika dibandingkan dengan industri sejenis. Sebelumnya, sempat terjadi akuisisi di perusahaan yang sama oleh asing. Namun, lanjut dia, hal ini berbeda karena akuisisi tersebut untuk menjadi pemegang saham pengendali.
Sementara, Mitratel hanya menawarkan 30 persen sahamnya saja untuk publik.
“Apakah perlu dievaluasi padahal ini salah satu IPO yang dianggap blue chip. Saya tidak bisa bayangkan kalau right issue Waskita akan seperti apa, karena secara buku tidak lebih bagus daripada Mitratel,” terang Nusron.
Legislator dapil Jawa Tengah II itu berharap, hal ini akan menjadi perhatian dalam pelaksanaan aksi korporasi dari BUMN lainnya seperti PT Semen Indonesia Tbk (SMGR), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), dan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) ke depannya.
“Mohon betul ini menjadi satu refleksi,” imbuh Nusron.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir memaparkan tahun depan akan ada sejumlah Badan Usaha Milik Negara yang berencana melakukan penawaran umum perdana (IPO) dan rights issue. Setidaknya akan ada dua BUMN yang akan melantai di bursa efek dan empat BUMN yang akan melakukan rights issue.
Menurut Erick, dua BUMN yang akan melakukan IPO yaitu, Pertamina Geothermal Energy (PGE) dan PT ASDP Indonesia Ferry. Sementara, empat BUMN yang akan melakukan aksi korporasi rights issue antara lain, PT Krakatau Steel, Bank Tabungan Negara (BTN), Semen Indonesia Grup (SIG) dan Bank Negara Indonesia (BNI).
Sumber : Humas DPR RI | Editor : Intoniswan
Tag: BUMN