Legislator Pertanyakan Bandara SIM Belum Layani Penerbangan Internasional  

Anggota Komisi V DPR RI Ilham Pangestu saat Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Kementerian Perhubungan RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6/2022). Foto: Arief/nvl

JAKARTA.NIAGA.ASIA – Anggota Komisi V DPR RI Ilham Pangestu mempertanyakan terkait  belum bisa beroperasinya rute penerbangan internasional Bandar Udara Sultan Iskandar Muda (SIM) di Aceh untuk mengirimkan  jemaah umrohnya maupun berniaga ke luar negeri.

Pada 2019 lalu, ia menjelaskan, masyarakat dan pemerintah Aceh memaklumi  belum boleh beroperasinya bandara karena pandemi Covid-19.

“Sekarang Covid sudah melandai, (penerbangan internasional) bandara-bandara di tempat lain sudah dibuka, mengapa Aceh belum juga dibuka untuk jemaah umrah? Ulama dan masyarakat Aceh itu berpegangan teguh pada hasil kesepakatan antara Aceh dan pemerintah pusat,” ujar Ilham dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Kementerian Perhubungan RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6/2022).

Legislator daerah pemilihan (dapil) Aceh II ini menjelaskan salah satu kewenangan Aceh sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Helsinki poin 1,3 dan 7 berbunyi Aceh akan menikmati akses akses langsung dan tanpa hambatan ke negara-negara asing melalui laut dan udara.

“Kemudian dalam undang-undang pemerintah Aceh pada pasal 165, pasal 1 berbunyi penduduk Aceh dapat melakukan perdagangan dan investasi secara internal dan internasional sesuai peraturan dan perundang-undangan,” terang politisi Partai Golkar itu.

Di akhir, Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI itu berharap, Menteri Perhubungan dapat menghormati hasil kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Aceh dan pemerintah pusat demi keberlangsungan pembangunan, ekonomi dan kesejahteraan dalam bingkai Negara Kesatuan Indonesia.

Diketahui, Komisi V DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Menteri Perhubungan RI. Adapun rapat tersebut membahas beberapa hal, yakni terkait penyampaian hasil Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI, Pembicaraan Pendahuluan RKA K/L dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2023, serta hal lainnya.

Sumber: Humas DPR RI | Editor: Intoniswan

Tag: