NUNUKAN.NIAGA.ASIA-Stok LPG subsidi (melon) atau 3 kilogram  bagi masyarakat miskin di Kecamatan Nunukan tidak pernah mencukupi karena, LPG melon juga dikonsumsi masyarakat ekonomi menengah atas, dipakai restoran, dan ada pula yang dijual ke luar kecamatan Nunukan.

“Data warga miskin yang terdaftar sebanyak 25 kepala kelurga (KK) , stok LPG 3 kilo disiapkan PT Pertamina 60 ribu,” kata Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perdagangan Nunukan Marlina Puspasari, Rabu (13/3/2019).

Aloaksi yang disiapkan pemerintah daerah bersama PT Pertamina untuk LPG melon selalu tidak mencukupi dan terkesan hilang dalam waktu sangat cepat, atau satu hari paska kedatangan LPG ke Nunukan.

LPG subsidi peruntukan warga miskin ini telah dinikmati oknum-oknum masyarakat ekonomi menengah keatas. Karena itu, stok LPG selalu tidak mencukupi meski jumlah ditambah 3 kali lipat.

Selain itu, kata Marlina, ada permainan perdagangan dari oknum pengecer yang sengaja menjual LPG 3 kilogram keluar dari Kecamatan Nunukan, padahal di kecamatan itu telah diberikan subsidi dalam bentuk lainnya yaitu minyakn tanah. “Untuk kecamatan Nunukan dan Sebatik subdidi LPG 3 kilo, sedangkan kecamatan lainnya dapil III subsidi minyak tanah, tapi banyak tabung gas beredar di dapil III,” ujarnya. Faktor-faktor penyelewengan inilah yang membuat stok LPG 3 kilo di Kecamatan Nunukan selalu kehabisan, belum lagi ada restoran besar dan tempat usaha besar ikut menggunakan tabung gas subdisi ini.

Kedatangan tabung gas 3 kilogram sekitar 1000 biji dari Sulawesi semakin memperparah keadaan, para pengecer bisa dengan mudah membeli di agen dalam jumlah besar, padahal mereka tidak terdaftar sebagai warga miskin.“Itulah sudahnya, ada tabung gas dikirim ke Nunukan dari Sulawesi, mereka inilah yang menghabiskan jatah warga miskin,” sebutnya.

Marlina meminta pemerintah daerah sebaik mengaktifkan kembali Satuan Tugas Khusus (Satgas) yang terbentuk dari kolaborasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan aparat keamanan dalam mengatasi persoalan ini. Peran Satgas sangat penting dalam hal pengawasan distribusi, sebab tanpa pengawasan ketat, mustahil bisa menormalkan distribusi LPG 3 kilo tepat sasaran ke warga miskin secara merata. “Tugas Dinas Perdagangan hanya mengatur ditingkat agen, kami tidak berwenang mengamankan ataupun mengawasi ditingkat lainnya,” sebutnya.

Dampak kelangkaan PLG 3 kilo sangat merugikan masyarakat miskin, Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditentukan Rp 16,500 tidak diberlakukan oleh pengecer, mereka berani menjual hingga Rp 40 ribu perbiji. Alternatif lainnya disiapkan pemerintah daerah yaitu Bright Gas Pertamina 5,5 kg dan 12 Kg tampaknya kurang mampu menutupi kelangkaan LPG di Nunukan, masyarakat lebih memilih tabung gas produk Petronas Malaysia isi 14 kilogram.“Bright Gas Pertamina kurang diminati masyarakat, mereka suka tabung gas Malaysia,” bebernya. (002)