LSM Panjiku Minta Pemerintah Nunukan Tindak Pengrusak Mangrove

Plang Larangan Satpol PP terpasang persis disamping lokasi penimbunan (Foto : Budi Anshori/Niaga Asia)

NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Penimbunan lahan tepian laut tanpa izin yang berdampak rusaknya hutan mangrove di Jalan Lingkar Nunukan, mendapat sorotan masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Panjiku Nunukan.

“Penimbunan itu menyalahi aturan karena merusak hutan mangrove dan pohon Akasia yang ditanam pemerintah,” kata Sekretaris LSM Panjiku Haris Arlek kepada Niaga Asia, Jumat (10/09).

Karena menyalahi aturan, pemerintah seharusnya menindak tegas oknum masyarakat yang sengaja melakukan aktivitas penimbunan tanpa izin, yang merusak tumbuhan-tumbuhan yang ditanam pemerintah.

Arlek menduga, penimbunan lahan tepian laut memiliki tujuan tertentu untuk kepentingan pribadi pengusaha dalam mempermudah aktivitas usahanya.

“Berapa batang mangrove dipotong dan berapa batang pohon akasia direbahkan, jangan anggap enteng persoalan ini,” ucapnya.

Sebagai LSM yang peduli lingkungan, Panjiku meminta pemerintah menindak tegas pengusaha yang sengaja melakukan pengrusakan di kawasan tepian laut. Apalagi sudah jelas di sana terpasang plang larangan dari Satpol PP Nunukan.

Pengelolaan tanpa izin tepian laut di sepanjang Jalan Lingkar Nunukan adalah penghinaan bagi Pemerintah Nunukan, karena secara tidak langsung oknum pengusaha tidak mengindahkan plang peringatan yang terpasang persis di lokasi kegiatan.

“Pemerintah harus tegas menindak oknum pengusaha, itu pelanggaran aturan yang sanksinya pidana dan denda,” bebernya.

Diberitakan sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol – PP) Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, menghentikan penimbunan lahan tepian laut tanpa izin oleh oknum pengusaha lokal yang dampaknya telah merusak habitat tanaman mangrove.

“Sudah kami larang dan hentikan kegiatan penimbunan di tepian laut Jalan Lingkar, Kecamatan Nunukan, kata Kasat Pol PP Nunukan Abdul Kadir.

Sementara itu, Kepala Bidang Penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Nunukan, Ahmad Musafar mengaku tidak mendapatkan tembusan izin penebangan mangrove atau izin lingkungan.

“Kalau perizinan semua di provinsi apakah soal kelautan ataupun penebangan mangrove di tepi pantai,” sebutnya.

Pengelolaan pinggiran pantai ataupun laut sudah harus diawali dengan penerbitan izin lingkungan, apalagi di lokasi kegiatan terdapat tumbuhan mangrove yang mungkin keberadaanya ditanam pemerintah berapa tahun lalu.

DLH Nunukan tidak memiliki kewenangan mengawasi kegiatan masyarakat atau lembaga usaha yang tidak memiliki izin lingkungan. Sehingga, Jika dalam aktivitas muncul kerusakan, maka pengelola dapat dipidanakan sesuai peraturan.

“Yang jelas pengelolaan tepian pantai itu tidak ada izinnya, kami juga tidak tahu untuk kegiatan apa itu,” tutur Musafar.

Penulis : Budi Anshori | Editor : Intoniswan

Tag: