Luhut dan Rini Bikin Negara Susah Berdaulat di Bidang Ekonomi

faisal
Faisal H Basri. (intoniswan)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Dua menteri  kabinet kerja Presiden Joko Widodo dikritik habis-habisan ekonom Faisal H Basri saat berbicara dihadapan peserta Pendidikan, Pelatihan, dan Kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara (LAN) Samarinda, Selasa (13/3).

Dua menteri yang dikritik Faisal Basri adalah Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara), Rini Soemarmo. Bahkan Wakil Presiden, Jusuf Kalla dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ingnasius Jonan, juga tak lepas dari kritik Faisal Basri.

“Jusuf Kalla dan ketiga menteri itu hanya bikin negara susah berdaulat di Bidang Ekonomi. Banyak kepentingan tersembunyi mereka coba masukkan ke dalam kebijakan ekonomi, yang membuat negara susah berdaulat di bidang ekonomi,” ujarnya.

Ia memasukkan Jusuf Kalla dan Luhut sebagai penghambat Indonesia berdaulat di bidang ekonomi sebab,  memojokkan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menenggelamkan kapal yang menangkap ikan secara illegal di wilayah laut Indonesia. Mengkritik kebijakan Susi melarang cantrang dan mengekspor benih lobster.

“Menurut saya, Ibu Susi yang lebih paham bagaimana mewujudkan negara berdaulat di bidang ekonomi. Dia berupaya mengamankan kekayaan negara di laut dari para penjarah, tapi Ibu Susi pula yang dipojokkan. Sekarang ini banyak mantan pengusaha di bidang kehutanan, kemudian beralih ingin menjarah laut, dihambat Ibu Susi,” kata Faisal Basri.

Dijelaskan, sekarang ini ada seribuan lebih kapal ikan asing sedang mencari cara untuk bisa menjarah kekayaan laut Indonesia. Pengusaha kapal ikan asing melobi pengambil keputusan di Republik Indonesia, mengajak orang lokal menjarah ikan. “Saya heran mengapa masih ada pemimpin mau memfasilitasi mau merampok kekayaan Indonesia,” ucapnya. “Kami dengan sejumlah orang,  dan kita semua wajib berusaha membantu program menteri Kelautan dan Perikanan,” sambungnya.

Diungkap Faisal Basri, pengusaha yang dulu sudah menjarah hutan Indonesia, sebetulnya setelah hutan habis, pindah menjarah kekayaan Indonesia di laut. “Semua orang kenal itu siapa dulu Burhan Uray sebelum membuka usaha perikanan di Maluku. Usaha perikanan Burhan yang distop Susi itu mau diambil alih pengusaha yang juga ketua partai,” terangnya.

Rini Soemarmo dianggap Faisal Basri juga tidak mengerti mengelola BUMN dan mengamankan kekayaan negara. Ada BUMN ditugaskan Rini mengambil alih perusahaan gula bernama Gentis Gula Manis di Blora. Kewajiban BUMN dalam mengambil alih pabrik gula itu antara lain membayar utang pemilik pabrik ke bank Rp1 triliun lebih, menyuntikkan tambahan modal, kemudian memberikan lagi tempat ke bekas pemilik lama duduk sebagai komisaris/direksi setelah diambilalih, dimana orang itu dari partai oposisi.

Sedangkan Ignasius Jonan dikritik Faisal Basri karena mau mengeluarkan uang membeli saham PT Frepoort padahal kalau kontrak karyanya tidak diperpanjang, secara otomatis kekayaan tambang di Papua itu kembali ke negara. “Masak kita membeli kekayaan kita sendiri,” ujarnya. “Konyol sekali pengambil keputusan itu,” sambungnya. Tapi itu dianggap pemerintah sudah mengembalikan kekayaan negara ke negara dan contoh upaya berdaulat di bidang ekonomi.

Menurutnya, saham Frepoort yang mau dibeli pemerintah sekarang ini,  selain tidak masuk akal, kawasan yang mau diekploitasi juga sudah babak belur, mengambil deposit bahan tambang di kedalaman 1000 meter, mahal.  “Lebih bagus uang membeli saham Frepoort digunakan modal melakukan kegiatan yang sama dengan Frepoort di lahan tambang baru seluas 100.000 hektar di kawasan yang sama yang sudah dikuasai kembali oleh negara,” kata Faisal Basri. (001)