SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), H Baba, mengungkapkan bahwa kapasitas daya tampung SMA/SMK Negeri di Kota Balikpapan masih sangat terbatas. Kira-kira hanya sekitar 51 persen lulusan SMP di Balikpapan yang dapat terakomodir di SMA dan SMK Negeri.

Hal itu disampaikannya usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) yang dilaksanakan, hari Selasa (10/6), membahas kesiapan pelaksanaan SPMB untuk jenjang SMA/SMK tahun pembelajaran 2025/2026.

Hadir dalam RDP ini diantaranya, Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel dan Ananda Emira Moeis, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim H Baba, Sekretaris Darlis Pattalongi, serta anggota lain seperti Agus Aras, Damayanti, Agusriansyah Ridwan, Sarkowi V Zahry dan Hartono Basuki.

Sementara dari Pemerintah Provinsi dihadiri oleh Plt Kepala Disdikbud Kaltim Armin, serta Kepala Bidang Pembinaan SMA, Muhammad Jasniansyah, dan juga kepala cabang dinas pendidikan dimasing-masing wilayah Kaltim.

“Lulusan SMP tidak bisa terakomodir sebanyak 100 persen di SMA/SMK Negeri. Maksimal di Balikpapan itu hanya 51 persen. Maka yang 49 persen ke SMA/SMK Swasta,” ujar H Baba.

Kondisi ini menurutnya menuntut adanya kolaborasi strategis antara pemerintah dan sekolah swasta untuk dapat bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan, khususnya dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Maka ini swasta kita juga bekerja sama dengan pemerintah provinsi supaya bisa meningkatkan SDM-nya,” lanjutnya.

Baba juga menyoroti keterbatasan jumlah rombongan belajar (rombel) dan unit sekolah negeri sebagai penyebab utama ketimpangan daya tampung di Balikpapan.

“Keterbatasan rombel iya, keterbatasan sekolah iya, untuk khusus Balikpapan,” tegasnya.

Menanggapi kondisi tersebut, DPRD Kaltim melalui Komisi IV telah mengusulkan dua penambahan SMA baru di Balikpapan. Selain itu, pengembangan juga direncanakan di SMK Negeri 5 Balikpapan, yang memiliki lahan strategis seluas 16 hektare.

“Tahun ini kita mengusulkan dua penambahan SMA baru beserta pengembangan untuk SMK 5 di Balikpapan. Karena di Balikpapan itu ada sekitar 16 hektare di lokasi SMK 5, itu akan kita kembangkan penambahan rombel atau bahkan kita menambah sekolah baru di situ,” terangnya.

Secara umum, Baba menyampaikan bahwa ketersediaan daya tampung di tingkat provinsi sebenarnya cukup memadai. Akan tetapi, permasalahan justru muncul akibat adanya kecenderungan siswa yang hanya memilih sekolah-sekolah tertentu, dalam tanda kutip dianggap ‘unggulan’.

“Sekaltim pada prinsipnya hampir keseluruhan tidak bermasalah. Cuman rata-rata anak-anak kita ini kan hanya memilih ke satu sekolah tertentu yang dianggap itu unggulan. Tapi kalau kita membagi daripada seluruh lulusan SMP atau Madrasah, itu semua bisa tertampung,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya pemerataan persepsi masyarakat terhadap kualitas sekolah, agar distribusi siswa dapat lebih seimbang sesuai dengan kapasitas yang tersedia.

Kemudian terkait mekanisme penerimaan siswa baru, Baba memastikan bahwa seluruh jalur yang tersedia akan dimaksimalkan dalam pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2025/2026. Mulai dari jalur domisili, afirmasi, reguler, hingga prestasi, semua akan digunakan secara proporsional.

“Ya, semuanya, semua jalur kita akan pergunakan. Domisili, afirmasi, reguler, bahkan juga prestasi,” pungkasnya.

Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | ADV DPRD Kaltim

Tag: Pendidikan