aa
Presiden Jokowi menyerahkan Buku Kemajuan Infrastruktur Nasional dalam Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Petakepada Ketuar DPR-RI, Bambang Soesatyo dan Ketua DPD-RI, Oesman Sapta Odang , di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (11/12) pagi. (Foto: JAY/Humas)

JAKARTA.NIAGA.ASIA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta dan Buku Kemajuan Infrastruktur Nasional, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (11/12) pagi. Dalam sambutannya Presiden mengatakan, semakin sering dirinya ke lapangan, semakin dirinya tahu dan sadar, bahwa di Indonesia terlalu banyak tumpang tindih pemanfaatan lahan. Contohnya di Kalimantan, terdapat 19,3 persen tumpang tindih pemanfaatan lahan, bahkan sampai urusan tumpang tindih di batasan-batasan desa atau kecamatan.

Oleh sebab itu, Presiden berharap dengan Kebijakan Satu Peta (one map policy) yang diluncurkannya, masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan ini bisa diselesaikan. “Kebijakan Satu Peta ini sudah lama disiapkan, karena itu saya sangat menghargai dan sangat mengapresiasi upaya-upaya dalam mempercepat kebijakan ini,” ujar Presiden Jokowi.

Selain bisa menyelesaikan tumpang tindih pemanfaatan lahan, menurut Presiden, dengan Kebijakan Satu Peta akan membuat perencanaan pembangunan bisa lebih akurat, bukan hanya berdasarkan data tetapi juga berdasarkan peta yang detail. “Membangun irigasi misalnya, bendungannya ada di mana, irigasinya harus lewat mana, akan ketahuan semuanya. Begitu juga kepemilikan konsesi-konsesi akan kelihatan semuanya,” ungkap Presiden Jokowi.

Inilah, lanjut Presiden, kenapa bertahun-tahun Kebijakan Satu Peta ini tidak terealisasi, karena terlalu banyak kepentingan-kepentingan dan ketakutan-ketakutan, serta kekhawatiran-kekhawatiran. “Kalau saya enggak khawatir. Saya perintahkan sudah dua tahun ini. Nama-namanya akan kelihatan semuanya nanti, tapi yang bisa buka hanya saya,” ucap Presiden seraya menamahkan, ke depan juga dengan adanya peta digital ini, tidak perlu lagi ada izin lokasi.

Presiden menegaskan, pemerintah sudah berkomitmen Kebijakan Satu Peta ini harus jalan. Ia mengaku malu, kalau di era big data seperti sekarang ini, belum ada Kebijakan Satu Peta. Kini dengan adanya Kebijakan Satu Peta, Presiden Jokowi menginginkan akan ada satu standar, satu referensi. Tidak seperti  sekarang ini , satu kementerian punya peta sendiri. “Satu referensi, satu basis data, dan satu geoportal, yang intinya agar tidak ada tumpang tindih, agar ada kepastian, agar ada kejelasan, dan ada konsistensi kita dalam membangun negara ini,” tegas Presiden Jokowi.

Kolaborasi K/L dengan Pemda

Pada bagian lain pidatonya, Presiden meminta kepada Kementerian/Lembaga (K/L) untuk melakukan penambahan peta tematik yang dibutuhkan untuk penyelesaian masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan. “Segera manfaatkan peta indikatif tumpang tindih IGT (Informasi Geospasial Tematik) sebagai peta untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan,” katanya.

Gubernur Kaltara, Dr. H Irianto Lambrie bersama Presiden Joko Widodo di acara yang sama, Selasa (11/12). (Foto Infopubdok Kaltara)

Presiden menekankan, agar masing-masing K/L , segera manfaatkan produk Kebijakan Satu Peta itu dalam perencanaan pembangunan yang berbasis spasial.  Ia menekankan, agar setiap kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah perlu bekerjasama, berkolaborasi untuk menyelesaikan isu-isu tumpang tindih. “Hilangkan ego sektoral, karena kalau kita berkolaborasi, ini akan banyak menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan,” tegas Presiden Jokowi.

Untuk itu, Presiden meminta para kepala daerah agar ada percepatan penetapan batas untuk desa dan kelurahan, karena masih banyak sekali urusan batas desa dan batas kelurahan yang belum bisa  diselesaikan. “Ini agar dikoordinasikan teknis pemetaannya dengan Badan Informasi Geospasial (BIG),” tutur Pesiden.

Untuk Badan Informasi Geospasial sendiri, Presiden Jokowi juga mem erintahkan untuk menyusun mekanisme data updating yang efektif, dan menyiapkan peta dasar dengan skala yang lebih besar agar kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah dapat memulai pemetaan tematik dengan skala yang lebih besar.

Prioritas

Sebelumnya Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam laporannya mengatkan, untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di masa depan, salah satu kebijakan utama yang sangat dibutuhkan dan menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan yang baik adalah Kebijakan Satu Peta.

Ia menyebutkan, pemerintah telah menetapkan program Percepatan Kebijakan Satu Peta pada tahun 2016 melalui penerbitan Paket Kebijakan Ekonomi VIII dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016. Darmin  menambahkan,pemerintah telah menetapkan program Percepatan Kebijakan Satu Peta pada tahun 2016 melalui penerbitan Paket Kebijakan Ekonomi VIII dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016.

“Kebijakan Satu Peta merupakan salah satu program prioritas dalam pelaksanaan Nawacita, yang bertujuan untuk menyediakan satu peta yang akurat dan akuntabel, sehingga perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin dan hak atas tanah, serta berbagai kebijakan nasional mengacu pada data spasial yang akurat,” kata Darmin.

Menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, sebanyak 83 dari 85 rencana peta tematik dari 19 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di 34 provinsi telah selesai dikompilasi dan diintegrasi. Namun demikian, m asih terdapat dua peta tematik yang belum tersedia, yaitu Peta Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) yang saat ini sedang dalam proses penetapan.

Kemudian yang kedua adalah Peta Batas Administrasi Desa/Kelurahan yang saat ini sedang difasilitasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dan perlu ditindaklanjuti oleh kepala daerah untuk penetapannya.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati, Menteri Desa PDTT Eko Sanjojo, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, dan Ketua DPD RI Oesman Sapta.

Sumber: Sekretariat Kabinet

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *