SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Mahasiswa dari PTS di Samarinda, sebut saja namanya Muhammad Ridwan (bukan nama sebenarnya) dalam permintaan wawancara dengan Niaga.Asia, kemarin menyebut program pendidikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Seno Aji yang dikenal GratisPol ngawur dan begitu pula program membiayai marbot umrah hanya untuk membangun citra pribadi untuk kepentingan politik.
“Saya mahasiswa sedang dalam proses skripsi, tinggal 1-2 semester lagi selesai dan sedang kesulitan biaya, tapi ngak bisa dapat beasiswa/bantuan dari Pempprov Kaltim, karena bantuan 100 persen diberikan ke mahasiswa baru, disitu ngawurnya,” kata Ridwan.
Menurut dia, pemberian uang kuliah tanpa memilih dan memilah mahasiswa yang akan menerimanya dan hanya untuk mahasiswa baru tahun 2025 adalah kebijakan yang amburadul dan memboroskan uang negara.
“Seharusnya bantuan dari pemerintah diberikan kepada mahasiswa yang membutuhkan karena secara ekonomi orangtuanya atau ekonomi keluarganya, sangat pas-pasan, tapi ini kan tidak, dikasih kepada semua orang, khusus ke mahasiswa tahun ke-I, sedangkan hak mahasiswa yang sedang kuliah pada tahun ke-II, III, dan IV, hilang hak mendapatkan bantuan,” ucapnya.
Ridwan menegaskan, pengalokasian anggaran hanya untuk membantu mahasiswa baru, tidak adil dan tidak tepat, dan menghilangkan hak-hak mahasiswa yang sedang mau menyelesaikan skripsi atau sedangkan kuliah di semester 5 ke atas.
Ia juga mengatakan pengeluaran uang pemerintah untuk membiayai marbot umrah juga tak tepat, karena itu tanggung jawab jamaah masjid dimana marbot bekerja, minimal tanggung jawab masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Rencana gubernur memberi honor bulanan kepada marbot, tak lebih untuk kepentingan politis pribadi gubernur.
“Seharusnya kalau mau membangun citra, gubernur jangan seperti itu, menghambur-hamburkan uang rakyat,” ucap Ridwan.
Mahasiswa ini juga menyayangkan, DPRD Kaltim tidak melakukan tinjauan kritis terhadap kebijakan gubernur GratisPol dan pengeluaran uang rakyat untuk marbot, yang jelas-jelas mengabaikan hak-hak mahasiswa secara keseluruhan dan pemborosan uang rakyat untuk membangun citra pribadi gubernur.
“Seharusnya DPRD hanya menyetujui pemberian bantuan uang kuliah kepada mahasiswa dari keluarga tidak mampu, miskin, atau miskin ekstrem, bukan untuk mahasiswa dari keluarga yang sudah kaya,” demikian Ridwan.
Penulis: Intoniswan | Editor: Intoniswan
Tag: Pemprov KaltimSosial