Mahasiswa Poltek Nunukan Tuntut Transparansi Pengelolaan Dana CSR

RDP antara DPRD Nunukan dengan Aliansi Mahasiswa Politeknik Negeri Nunukan membahas pengelolaan CSR perusahaan. (Foto Budi Anshori/Niaga.Asia)

NUNUKAN.NIAGA.ASIA-Aliansi Mahasiswa Politeknik Negeri Nunukan meminta pemerintah daerah menjabarkan sistem pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang berkegiatan di wilayah Nunukan.

“Kami minta transparansi laporan pengelolaan CSR dan bagaimana sistem kerjanya,” kata juru bicara Aliansi Mahasiswa Politeknik Nunukan, Indra Wahyu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Nunukan, Rabu (27/07/2022).

RDP yang digelar di ruang Ambalat I dipimpin wakil Komisi II DPRD Nunukan, Robinson Totong, dihadiri sejumlah anggota DPRD dan Kepala Bagian Ekonomi, Sekretariat Pemkab (Setkab) Nunukan, Rohadiansyah.

Dalam RDP tersebut, Indra Wahyu juga  mempertanyakan proses realisasi CSR dan sejauh mana efektivitas CSR tersebut terhadap peningkatan ekonomi masyarakat setempat.

“Tahun 2019 ada pembangunan Pasar Perbatasan (Paras) di Jalan Lingkar Nunukan, yang sumber anggarannya dari forum CSR perusahaan,” ucapnya.

Tanggapan Pemerintah Daerah

Menanggapi pertanyaan mahasiswa, Kepala Bagian Ekonomi Setkab Nunukan, Rohadiansyah mengatakan, pemerintah daerah tidak mengelola dana CSR perusahaan, tapi memfasilitasi program CSR perusahaan. Perusahaan yang punya kewajiban melakukan bina lingkungan tergabung dalam forum yang bernama Forum CSR.

“Forum CSR Kabupaten Nunukan beranggotakan 30 perusahaan, melaksanakan sendiri program CSR-nya dan ketika sudah selesai, melaporkan ke pemerintah daerah,” kata Rohadiansyah.

Program CSR perusahaan di Kabupaten Nunukan tahun 2022 lebih fokus pada mmberikan bantuan langsung ke masyarakat , sebagaimana dilaksanakan perusahaan sawit PT NJL dan PT Adi Mitra Lestari yang bergerak dibidang pengelolaan hutan.

“Sampai Juli 2022 baru 2 perusahaan melaporkan kegiatan CSR-nya,” ungkap Rohadiansyah.

Persentase perusahaan yang melaporkan kegiatan CSR-nya ke pemerintah daerah sangat minim, hanya sekitar 20 persen dari 30 perusahaan aktif berkegiatan perkebunan.

Sedangkan kegiatan CSR perusahaan pertambangan, karena urusan tambang kewenangannya beralih ke provinsi, pemerintah Nunukan tidak lagi menerima laporan pelaksaan program CSR dari perusahaan tambang.

Menurut Rohadiansyah, sesuai ketentuan yang berlaku secara umum, CSR tiap perusahaan hendaknya untuk 4 sasaran prioritas yaitu, bidang sosial, bidang budaya, bidang UMK dan pembangunan sarana prasarana umum di sekitar lingkungan perusahaan.

Prioritas program pemberian CSR diutamakan terhadap masyarakat terdampak dari  kegiatan suatu kegiatan usaha dan atau atas permintaan pemerintah karena untuk kepentingan umum.

“Pasar perbatasan adalah program CSR yang dilaksanakan perusahaan atas permintaan pemerintah,” kata Rohadiansyah.

Penulis : Budi Anshori | Editor : Rachmat Rolau

Tag: