Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Vonis Bebas Budiman Arifin

budiman
Budiman Arifin dipeluk istrinya, Hj Chairiyah usah divonis bebas majleis hakim. (foto:DETAKKaltim.com)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda membebaskan mantan Sekretaris Daerah Nunukan, Budiman Arifin dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa dalam perkara  dugaan Tipikor pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan di Nunukan tahun 2004.

Dalam amar putusan yang dibacakan, Rabu (21/3),  Majelis  hakim yang diketuai  Abdurrahman Karim  dengan hakim anggota Ukar Priyambodo dan Burhanuddin menyatakan  Budiman Arifin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair.

“Membebaskan terdakwa dari semua tuntutan penuntut umum,” ucap Karim. Majelis hakim dalam vonisnya juga memerintahkan jaksa penuntut umum membebaskan Budiman  dari tahanan  setelah putusan dibacakan.

Dalam sidang sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ali Mustofa SH dari Kejari Nunukan menuntut terdakwa Budiman Arifin dengan hukuman penjara selama 7 tahun dan 6 bulan, denda Rp200 Juta subsidair 6 bulan kurungan penjara. Menanggapi putusan majleis hakim,  anggota  JPU Alfian menyatakan kasasi. “Kita kasasi,” kata Alfian.

Putusan bebas Budiman Arifin diwarnai isak tangis kerabat Budiman yang mendampingi selama proses sidang berlangsung. Tampak juga istri Budiman, Hj Chairiah menangis sambil memeluk Budiman.

Saat dimintai tanggapannya terhadap putusan tersebut, Budiman memilih tidak berkomentar. “No Comment aja. Terimah kasih atas doanya semua, itu aja,” kata Budiman saat dijumpai di Kantin Pengadilan Negeri Samarinda beberapa saat setelah putusan dibacakan.

Sebelumnya, Sabam Bakara SH, Penasehat Hukum (PH) Budiman menjawab pertanyaan awak media ini mengatakan putusan majelis hakim sudah cukup adil  dan berkesesuaian dengan  fakta-fakta persidangan.

Meskipun posisi terdakwa sebagai Sekda dan PA dalam proyek ini, namun tidak terlibat langsung dalam pengadaan tanah ini.Ketika di situ berkaitan dengan surat-surat tanah, legalitas, dokumen ataupun fisik tanah maupun yuridis itu tanggung jawab Tim 9, jelas Sabam.“Putusan hakim sudah memenuhi  keadilan,” katanya. (*)