TANJUNG REDEB.NIAGA.ASIA-Respon para elit politik atas pembukaan pendaftaran bakal calon (balon) bupati – wakil bupati Berau periode 2021-2026 di DPC PDIP Kabupaten Berau cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tokoh politik yang mendaftar sebagai balon.
Pada Rabu (16/9) sore, H Muharram S.Pd MM, Bupati Berau saat ini yang merupakan politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terlihat mengembalikan formulir pendaftaran di markas DPC PDIP Berau, Jalan APT Pranoto, Tanjung Redeb.
Muharram datang mengembalikan formulir pendaftaran balon bupati tidak sendiri, tetapi didampingi sejumlah pengurus PKS, anggota DPRD Berau dari kader PKS. Kedatangan Muharram disambut Ketua DPC PDIP Kabupaten Berau, Artilagarnadi SH, serta sejumlah pengurus PDIP lainnya.
Dalam kesempatan tersebut Sekjen DPC PDIP Berau, H Laode Muhu Maddin mengungkapkan, bahwa untuk mendapat dukungan dari PDIP harus dapat memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh pusat, termasuk kesiapan segala sesuatunya, untuk berjuang bersama – sama memenangkan pilkada nanti. Harapnya.
“PDIP sebelumnya tanggal 2 September yang lalu, sudah melakukan sosialisasi, termasuk mengantarkan formulir pendaftaran balon bupati, kepada figur – figur yang akan maju di pilkada mendatang. Batas waktu akhir pengembalian formulir hari ini, untuk DPD PDIP Kaltim batas akhirnya tanggal 21 September, dan batas akhir penyearan formulir ke DPP PDIP yakni tanggal 23 September,” kata Laode.
Menurutnya, yang sudah mengembalikan formulir hari ini ke DPC PDIP Berau, yakni Junaidi dari kader PDIP sendiri, dan hari ini menyusul Pak Muharram dari PKS. Untuk Pak Rusianto dari Partai Gerindra dan Pak Taupan Majid belum mengembalikan sampai detik ini.
Sudah ke DPP PDI-P
Dalam ruangan yang sederhana tersebut, sebelum mengembalikan formulir balon bupati kepada Sekjen DPC PDIP Berau, H Laode Muhu Maddin, Muharram mengungkapkan bahwa beberapa hari lalu dirinya telah manghadap secara khusus ke Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristianto.
“Alhamdulillah saya beberapa hari lalu silaturrahmi ke Sekjen DPP PDIP, dan saya diberi kemudahan bertemu langsung empat mata dengan Pak Hasto, dan mendapat respon positif atas rencana saya maju sebagai balon bupati di Kabupaten Berau pilkada yang akan datang,” ungkapnya.
Dalam momen tersebut Muharram mengaku salut dengan PDIP, karena mendapat respon cepat dari Hasto, dan pada saat itu juga ajudannya diperintahkan untuk mengambil data – data balon yang ada di Indonesia.
“Ternyata, ada satu bendel nama – nama balon bupati yang sudah melamar PDIP. Setelah dalam bendel tersebut ketemu nama Kabupaten Berau, Pak Hasto langsung menawarkan kepada saya, bagaimana kalau balon pendampingnya nanti dari PDIP,” cerita Muharram disambut tawa kelekar dalam ruangan kantor DPC PDIP Berau.
Tawaran disampaikan Hasto tersebut dijawab Muharram, bahwa semua itu sedang berproses sembari melihat perkembangannya kedepan seperti apa, karena maju mengikuti pilkada harus menang, terangnya.
Alasan Muharram menyeriusi melamar PDIP yang pertama adalah, PDIP adalah partai pemenang pemilu, yang kedua adalah Presiden Republik Indonesia, Ir H Joko Widodo adalah dari kader PDIP, dan yang ketiga hampir semua sistem yang berlaku di Indonesia ini hampir otomatis intruksi dari presiden, baik melalui Panglima TNI, Kapolri, Kejaksaan Agung tentu perlu pendampingan dari partai pemenang pemilu.
“ Inilah motifasi saya untuk meminta dukungan dari PDIP, meskipun saya incumbent, saya tetap butuh suport dari partai pemenang pemilu, suport pemerintahan, suport dari menteri – menteri, dan saya yakin PDIP adalah kuncinya,” ungkap Muharram.
Selain itu, sambung orang nomor satu di Berau ini, dirinya juga sudah bertemu dengan ketua DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Ketua DPP Partai Golkar, Airlangga Hartanto, korwil Partai Demokrat Kaltim, Harlan.
“Alhamdulillah silaturahmi berjalan dengan lancar, dan langsung mendapat dukungan kalau saya maju ke pilkada yang akan datang. Dengan partai – partai lain tentu nanti kalau ada waktu saya pasti jalin silaturrahim, seperti partai – partai yang sudah saya temui,” jelasya.
Muharram sendiri juga mengaku sudah melakukan survey di lapangan, menggunakan konsultan yang memenangkan Anis Baswedan, yang memenangkan Pilgub Jakarta, yang satu managemen dengan yang memenangkan Mahatir Muhammad Perdana Menteri Malaysia. Dan hasilnya pun sudah keluar, alhamdulillah dari sekian figur yang ada di Kabupaten Berau, dirinya yang paling signifikan dukunngannya.
“Bahkan menurut hasil survey konsultan ini, jika saya masih eksis, tidak ada kecemakaan politik, tidak ada kejadian luar biasa, semua berjalan dengan normal, relatif tidak terlalu berat memperjuangkan sampai dua periode,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua DPC PDIP Kabupaten Berau, Artilagarnadi SH juga menjelaskan, bahwa pendaftaran ini bukan kemauan internal DPC PDIP, tetapi ini merupakan konsep nasional, karena itu ada aturan – aturan yang harus dipahami, dan dalam hal ini pihaknya tidak bisa melakukan hal – hal diluar konteks aturan yang berlaku.
“Tapi yang menjadi aturan utama adalah persoalan dokumen, karena dokumen ini sangat sakral yang harus dipenuhi balon bupati. Dan dalam hal ini saya orang yang paling tangung jawab pada saat rapat pleno di DPD. Karena itu, kami monon bagi balon bupati yang berkasnya belum lengakap, mohon dilengkapi,” pintanya.
Dijelaskan juga, bahwa DPC PDIP Berau akan melakukan rapat pleno. Hasil rapat plenon tentang bakal calon yang melamar ke PDI-P akan dibawa ke DPD PDI-P Kaltim, dan setelah nanti DPD selesai melakukan rapat pleno, akan langsung dibawa ke DPP. “ Jadi semua keputusan ada di tangan DPP, jadi kami sebagai DPC tidak bisa berbuat banyak,” tegasnya.
DPC PDIP Berau menerima pengembalian berkas pendaftaran balon bupati hingga pukul 00:00 Wita. Namun pantauan media ini di kator DPC PDIP kemarin, berita ini diturunkan hingga sekitar pukul 12:00 Wita, setelah Muharram menyerahkan formulir pendaftaran balon bupati ke DPC PDIP, tidak nampak balon lain yang menyerahkan formulir balon bupati lagi.
Komposisi pembagian 30 kursi di DPRD Berau hasil Pemilu 2019, Nasdem 6 kursi, Golkar 6, PPP 4, PKS 4, PDIP 3, Demokrat 3, Gerindra 2, PAN 1, dan Hanura 1. Sesuai persyaratan menjadi calon bupati-wakil bupati adalah didukung partai atau gabungan partai dengan jumlah kursi 20% di DPRD, atau minimal 6 kursi.
Berdasarkan ketentuan tersebut hanya Partai NasDem dan Golkar yang bisa mencalonkan sendiri calon bupati-wakil bupati tanpa berkoalisi, partai lainnya harus berkoalisi. (008)
Tag: Pilkada 2020