JAKARTA.NIAGA.ASIA-Salah satu masalah bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam memulai usahanya adalah permodalan. Regulasi di bank sangat ketat untuk pembiayaan dengan proses akuisisi yang mahal serta bank mensyaratkan adanya collateral atau jaminan bagi peminjam.
Investree menganalisis keuangan UMKM saat ini dari digital footprint mereka yang saat ini makin umum menggunakan payment digital dan cloud accounting.
“Pada bisnis cash flow base lending, saat ini UMKM yang makin digital (payment gateway, cloud accounting) bisa dilakukan kredit analisis dari digital footprint mereka,” kata CEO Investree Adrian Gunadi pada acara Scale Up Asia 2019 yang diselenggarakan oleh Endeavor Indonesia pada Rabu, (20/11) di Hall Ballroom Senayan City, Jakarta dan dirilis laman kemenkeu.go.id.
Gunadi menambahkan bahwa antara pemerintah dan swasta terutama UMKM perlu bermitra untuk membuat ekosistem yang kondusif untuk scale-up UMKM. Artinya perlu ada regulasi dari pemerintah namun tidak mengekang inovasi untuk mengembangkan bisnis.
“Kita perlu collaborative mindset, terus bermitra untuk membuat ekosistem supportive. Bagaimana membalance regulasi dan inovasi. Light touch regulation seperti kata Presiden Jokowi. Membuat kerangka, roadmap yang clear. Regulasi tidak membatasi inovasi,” tegasnya.
Menurutnya, investor, jika regulasinya jelas maka akan makin confident untuk berinvestasi. Saat ini, sebagai fintech lending, Investree semakin fokus pada pembiayaan jangka pendek supply chain UMKM. Investree juga menjadi salah satu mitra distribusi (midis) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam memasarkan Surat Berharga Negara (SBN). (001)
Tag: UMKM