SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Menteri Dalam Negeri, HM Tito Karnavian dalam rapat virtual, Jumat (5/6/2020) bersama pimpinan KPU RI, Bawaslu RI, Ketua DKPP, serta sejumlah penyelenggara pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada, serta gubernur, ingin memastikan daerah siap menggelar Pilkada Serentak tahun 2020 pada tanggal 9 Desember.
“Intisarinya, Bapak Mendagri ingin memastikan kesiapan daerah dan penyelenggara pemilu baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menggelar pemungutan suara pada 9 Desember 2020 nanti.
Kita ketahui bahwa sedianya pilkada serentak tahun ini awalnya akan digelar pada 23 September 2020. Tetapi karena kondisi darurat bencana non-alam yaitu pandemi Covid-19, akhirnya pilkada serentak diundur untuk dilaksanakan 9 Desember 2020,” kata Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H Irianto Lambrie seusai mengikuti rapat virtual tersebut.
Menurut Irianto, Mendagri menginformasikan bahwa jadwal dan tahapan pilkada serentak 2020 yang tertunda sejak Maret akan dilanjutkan kembali mulai 15 Juni minggu depan. Banyak negara di dunia yang sudah sukses melaksanakan pemilu umum di tengah pandemi Covid-19, salah satunya Korea Selatan.
“Dan Indonesia, akan menjadi negara terakhir yang akan melaksanakan pemilihan umum pilkada di tengah masa pandemi ini,” Irianto mengutip penjelasan Mendagri.
Kaltara siap gelar Pilkada
Dalam rapat tersebut, lanjut Irianto, dia meyakinkan Mendagri bahwasanya Pemprov Kaltara, KPU dan Bawaslu Kaltara sebagai penyelenggara, serta Polda Kaltara dan Korem 092/Maharajalila siap bersatu padu untuk mensukseskan penyelenggaraan pilkada serentak 2020 ini dengan tantangan utamanya adalah pandemi Covid-19.
“Sejak 1945, kita belum pernah mengalami pemilu di tengah wabah seperti sekarang ini. Ini adalah pengalaman baru dan kita semua adalah pelaku sejarahnya,” ujarnya.
Mendagri juga menerangkan bahwa sistem pilkada serentak ini akan dimodifikasi, disesuaikan agar setiap jadwal dan tahapan dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa ada kontak fisik, terciptanya kualitas demokrasi yang baik dengan cara-cara ‘bertanding’ yang sehat, partisipasi pemilih yang tinggi, dan tetap aman dari Covid-19. Dan KPU RI juga sedang menyusun protokol kesehatan pelaksanaan pilkada serentak 2020.
“KPU dan Bawaslu khususnya akan menghadapi tantangan yang lebih berat. SDM penyelenggara harus melaksanakan setiap tahapan dengan menerapkan protokol kesehatannya agar kesehatan dan keamanannya terjamin,” kata Mendagri.
Berkenaan dengan itu, kemungkinan ada tambahan kebutuhan anggaran bagi penyelenggara untuk menerapkan instrumen protokol kesehatan pencegahan Covid-19 seperti penyediaan masker, hand sanitiser, alat pelindung diri, sarung tangan, disinfektan, dan lain-lain.
Dan mengingat anggaran baik APBN dan maupun APBD telah teralokasi banyak untuk penanganan Covid-19, maka Mendagri meminta penyelenggara untuk mengoptimalkan pendanaan hibah pilkada yang tercantum dalam Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD) melalui penghematan biaya seperti tahap sosialisasi/penyuluhan/bimtek, pelaksanaan kampanye, rapat kerja, perjalanan dinas, serta kebutuhan ATK.
“Setelah KPU dan Bawaslu melakukan optimalisasi melalui penghematan biaya, selanjutnya disampaikan kepada Pemda untuk dilakukan penyesuaian/addendum NPHD,” saran Mendagri.
Apabila alokasi penyesuaian NPHD masih belum mencukupi, alternatif lain adalah mengoptimalkan sarpras yang ada pada Pemda untuk dihibah atau pinjampakaikan atau mendapat dukungan dari APBN.
“Kita Pemprov Kaltara sejatinya sudah mencairkan lebih kurang 40 persen dana hibah penyelenggaraan pilkada serentak kepada KPU Kaltara. Kami rencanakan bulan Agustus nanti kembali mencairkan sisa dana hibah tahap selanjutnya,” ujar Irianto.
Akan tetapi, tadi Mendagri menginginkan agar secepatnya daerah mendorong percepatan hibah yang dibutuhkan penyelenggara karena tahapan akan mulai bergulir lagi pada 15 Juni. Pemprov Kaltara menyatakan siap.
“Hari ini Pak Mendagri akan mengeluarkan edaran resmi perihal percepatan hibah dana tersebut,” ungkap Irianto. (adv)
Tag: Pilkada 2020