JAKARTA.NIAGA.ASIA-Terkait penggunaan anggaran, Menkeu Sri Mulyani menyampaikan penekanan Presiden adalah kepada koordinasi. Karena itu, peran menteri Koordinator (Menko) menjadi sangat penting.
“Saya ingin menyampaikan beberapa kementerian, menko-menko itu membawahi berbagai kementerian, seperti Menko PMK ada 22 kementerian/lembaga yang dikoordinasikan. Jadi walaupun anggaran Menkonya kecil tapi jumlah anggaran di kementerian lembaga yang dialokasikan tahun 2020 Rp288 triliun, plus yang merupakan transfer ke daerah Rp241 triliun, plus PMN-nya Rp29 triliun. Ini yang ada di dalam koordinasi Menko PMK, termasuk pendidikan, kesehatan kemudian sosial, desa dan yang lain-lain,” kata kata Sri Mulyani menjawab wartawan usai mengikuti sidang kabinet paripurna, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10) siang, seperti dilaporkan laman setkab.go.id.
Kemudian Menko Perekonomian, menurut Menkeu, Airlangga Hartarto sudah punya pengalaman di bidang industri. Oleh karena itu sekarang di dalam kemenko menjadi lebih mudah untuk transisinya dan memiliki kerja sama yang lebih baik dan cepat.
“Dengan kami sangat baik. Jadi saya tentu sangat mendukung Pak Menko Perekonomian untuk bisa mengkoordinasi dengan pengalaman beliau untuk jauh lebih efektif dan jauh lebih cepat,” terang Sri Mulyani seraya menambahkan, jumlah K/L yang dikoordinasi oleh Menko Perekonomian ada 21, dengan anggaran Rp32 triliun, plus Dana Desa Rp28,9 triliun dan dari sisi PMN adalah Rp48,4 triliun.
“Ini kita harapkan untuk bisa memperkuat industri yang tadi disampaikan Bapak Presiden dari sisi produktivitas pangan, sektoral, dan industri, dan untuk competitiveness kita,” tegas Menkeu.
Untuk Menko Maritim dan Investasi, menurut Menkeu, walaupun jumlahnya kecil, jumlahnya hanya 7 termasuk investasi yang baru, dan jumlah yang dikoordinasi anggarannya Rp65 triliun. Namun di Kementerian Maritim dan Investasi ini mereka menggunakan insentif hingga mencapai Rp62,7 triliun plus Rp27 triliun.
“Jadi sebetulnya mereka lebih kepada insentif yang diberikan dalam bentuk tax expenditure, bukan dalam bentuk APBN yang mereka belanjakan,” terang Menkeu.
Kemudian untuk Pak Mahfud, Menko Polhukam, menurut Menkeu, mengkoordinasi anggaran 297 triliun, dimana Kementerian Pertahanan yang paling besar Rp131 triliun, naik sangat besar dan Kepolisian.
“Itu di dalam rangka untuk meningkatkan tukinnya yang kemarin disampaikan Bapak Presiden pada hari TNI, alutsista, persiapan untuk menjaga Pilkada tahun depan dan juga untuk meningkatkan pertahanan keamanan di Indonesia,” ujar Sri Mulyani.
Dalam kesempatan itu Menkeu Sri Mulyani Indrawati juga menyampaikan, bahwa pengelolaan APBN 2019 ini mendapatkan tekanan dari penerimaan yang sangat besar, terutama berasal dari kondisi ekonomi.
Ia menyebutkan, pelaku-pelaku ekonomi kita terutama di sektor manufaktur mengalami tekanan, pertambangan menurun cukup drastis. Karena itu, menurut Menkeu, pihaknya melihat bahwa defisit kemungkinan akan melebar.
“Saya sudah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan untuk pelebaran defisit ini dan di dalam pembiayaannya mungkin tidak terlalu besar tapi kita akan tetap kondisikan dengan kombinasi domestik dan internasional. Saat ini secara internasional, suku bunga sangat rendah, jadi ini akan memberikan opportunity kepada kita mencari pembiayaan yang paling baik bagi kita. Nanti kita akan lihat,” terang Menkeu.
Namun Menkeu tidak menyebut secara pasti berapa besaran pelebaran defisit anggaran itu. “Nanti,” pungkasnya. (001)
Tag: Keuangan