Menkeu Purbaya: Penting Patuhi Batas Waktu Penyelesaian Pekerjaan K/L

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan kerja untuk memantau kelancaran proses pencairan belanja APBN pada hari kerja terakhir tahun anggaran 2025 di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I dan KPPN Jakarta II, Rabu (31/12/2025). (Foto Kemenkeu/Niaga.Asia)

JAKARTA.NIAGA.ASIA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya Kementerian Negara/Lembaga (satker K/L) memperhatikan penetapan tenggat waktu yang jelas dalam penyelesaian pekerjaan menjelang akhir tahun.

Penting adanya deadline untuk pekerjaan akhir tahun. Kalau sampai batasnya belum selesai juga, uangnya bisa kita ambil lagi atau hangus. Anggaran negara tidak sekadar habis terserap, tetapi juga benar-benar disalurkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat secara tepat waktu.

Hal itu disampaikan Menkeu saat  melakukan kunjungan kerja untuk memantau kelancaran proses pencairan belanja APBN pada hari kerja terakhir tahun anggaran 2025 di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I dan KPPN Jakarta II, Rabu (31/12/2025).

Saat melakukan kunjungan Menkeu Purbaya didampingi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Arif Wibawa, serta para direktur.

“Kementerian Keuangan berkomitmen mengawal agar akselerasi dan akuntabilitas proses pelaksanaan APBN tetap terjaga melalui strategi monitoring dan evaluasi, termasuk dari segi capaian output, sehingga APBN Tahun Anggaran 2025 dapat dituntaskan pelaksanaannya dengan baik,” ucap Menkeu Purbaya.

Selain itu, Menkeu juga berdialog dengan para pegawai maupun perwakilan dari beberapa satker mitra KPPN, antara lain Bendahara Pengeluaran Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Kemenhan dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Wing Korps Pasukan Khas (Paskhas) TNI AU.

“Kelancaran proses pencairan anggaran pada akhir tahun merupakan hal yang krusial, khususnya mengingat bahwa pada tahun 2025 KPPN di wilayah DKI Jakarta menangani mayoritas alokasi belanja dari seluruh Belanja Pemerintah Pusat pada APBN,” ujar Menkeu Purbaya.

Sumber: Biro KLI Kemenkeu | Editor: Intoniswan

Tag: