JAKARTA.NIAGA.ASIA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa berbagai langkah extraordinary dilakukan pemerintah untuk dapat menyehatkan sisi pembiayaan dan defisit anggaran dengan hati-hati.
Dalam hal ini Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan negara dan pengelola pembiayaan terus melakukan perbaikan dari sisi transparansi, edukasi, serta memperdalam dan menstabilkan pasar surat berharga negara.
Menkeu menyebutkan, langkah-langkah ini terus dilakukan pemerintah baik dengan legislasi undang-undang P2SK maupun melalui koordinasi antara Kemenkeu, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di dalam forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) dalam hal ini akan terus melakukan diversifikasi instrumen pembiayaan, misalnya dengan memperbesar ritel dari investor bond.
“Kita bersama Bank Indonesia memiliki kepentingan sama yaitu ekonomi kita harus tetap stabil dan tumbuh dengan baik, sehingga instrumen moneter dan fiskal bisa berjalan secara sinergi, saling melengkapi, namun tetap menghormati independency dari masing-masing institusi,” ungkap Menkeu dalam acara Stakeholders Gathering DJPPR 2022, di Jakarta, pada Rabu (21/12).
Di samping itu, Menkeu mengatakan bahwa saat ini sudah banyak masyarakat yang melakukan investasi dengan membeli surat berharga negara, terutama generasi muda yang berusia di bawah 30 tahun seperti pelajar dan mahasiswa yang jumlahnya semakin meningkat.
“Surat berharga negara pemerintah adalah instrumen jangka panjang, tetapi tetap liquid. Kalau ada kebutuhan tetap bisa dipasarkan di dalam pasar sekunder dan dia aman. Ini yang paling penting. Sehingga kita juga akan melihat dinamika dan hubungan yang produktif antara masyarakat, investor kita, dengan pemerintah sebagai pengguna anggaran dan penggunaan dana tersebut,” ujarnya.
Menkeu juga menguraikan, bahwa hasil dari penjualan surat berharga negara akan dipergunakan oleh pemerintah secara maksimal, baik dan bertanggung jawab untuk menghasilkan berbagai investasi yang produktif, seperti untuk pembangunan infrastruktur misalnya jalan, pelabuhan, pasar, dan air minum.
“Uang yang diambil dari perekonomian dan rakyat, kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk berbagai belanja dan kalaupun kita defisit yaitu untuk mendanai aktivitas yang ada di dalam perekonomian. Itulah yang kemudian kita jaga menjadi sebuah siklus APBN sebagai keuangan negara yang tertib, akuntabel, produktif, dan tentu bertanggung jawab kepada masyarakat. Karena ini adalah #uangkita artinya bukan uang saya, bukan uangnya Kemenkeu, ini uang seluruh rakyat dan bangsa kita sendiri. Jadi kita harus bertanggung jawab secara baik,” imbuhnya.
Dengan begitu, Menkeu berharap melalui kegiatan Stakeholder Gathering DJPPR 2022 ini dapat semakin memperkuat kerjasama antar seluruh kementerian dan lembaga terutama dalam menghadapi tantangan di tahun 2023 mendatang yang semakin kompleks dan polanya menjadi sangat tidak predictable karena ada aspek geopolitik, keamanan, perang, dan ekonomi.
“Jadi mari kita bersama-sama memperkuat Indonesia dengan bekerja secara sinergis, kompeten, profesional, integritas yang tinggi. Sehingga uang masyarakat dan APBN bisa betul-betul mencapai tujuan yaitu melindungi rakyat, melindungi ekonomi, dan melakukan tugas investasi untuk mempersiapkan generasi yang akan datang,” tutupnya.
Sumber: Biro KLIK Kementerian ESDM | Editor: Intoniswan
Tag: APBN 2023