JAKARTA.NIAGA.ASIA – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, bergerak cepat menyikapi penetapan tersangka Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan delapan pegawai lainnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menaker memanggil satu per satu seluruh pimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk mengevaluasi penataan dan digitalisasi layanan perizinan yang telah berjalan.

“Konsolidasi menyeluruh di internal kementerian ini untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan dan proses reformasi dipercepat,” ujar Menaker, Selasa (26/8/2025), dikutip dari Antara.

Dalam arahannya, Menaker menekankan pentingnya penandatanganan pakta integritas di jajaran Kemnaker, termasuk hampir seribu PJK3 yang telah dilakukan sebelumnya. Ia memastikan implementasinya berjalan konsisten dan menegaskan kerja sama aktif dengan KPK seiring pendalaman data serta fakta oleh lembaga antirasuah tersebut.

Untuk memperkuat komitmen integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan, Menaker mengumpulkan seluruh koordinator dan sub-koordinator di Direktorat Jenderal Binwasnaker K3.

Ia juga menginstruksikan pembentukan Tim Manajemen Perubahan lintas direktorat guna mengevaluasi seluruh layanan serta memperkuat sistem pengendalian risiko di lingkungan Kemnaker.

Menaker menegaskan komitmennya untuk melakukan rotasi atau pencopotan terhadap pejabat dan staf yang terindikasi bermasalah, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam praktik pungutan liar (pungli) dan pemerasan.

“Agenda reformasi struktural akan terus dilanjutkan dan dikuatkan. Antara lain mencakup penataan ulang layanan dan regulasi, penguatan manajemen risiko, serta percepatan digitalisasi demi mewujudkan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

Tag: integritasKemnaker