SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, menegaskan, perempuan, khususnya kader Tim Penggerak PKK, punya peran strategis dalam mendukung program Koperasi Desa Merah Putih.
Perempuan memiliki potensi luar biasa dalam mendorong roda ekonomi desa. Perempuan mampu menjadi motor penggerak utama dalam pengoperasian koperasi Merah Putih, yang saat ini tengah digalakkan pemerintah di 80.000 desa dan kelurahan seluruh Indonesia.
Hal ini disampaikannya setelah sesi arahan berakhir pada pembukaan Rakernas X PKK dan puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 yang berlangsung di Plenary Convention Hall, Kompleks Gelora Kadrie Oening, Samarinda, Selasa (8/7).
“Kita percaya bahwa perempuan adalah kekuatan yang bisa membangun dan mewujudkan kemajuan Indonesia,” ujarnya.
Menurut Budi Arie Setiadi, fakta membuktikan bahwa perempuan itu kuat, tangguh, dan dapat dipercaya.
”Karena itu, Ibu-ibu PKK bisa menjadi pendorong utama agar koperasi Merah Putih berfungsi maksimal di tengah masyarakat,” tambahnya.
Terkait perkembangan program ini di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Menteri Budi Arie mengonfirmasi bahwa seluruh koperasi Merah Putih telah terbentuk dan berbadan hukum di provinsi ini.
“Semuanya sudah terbentuk 100 persen, termasuk badan hukumnya. Sekarang tinggal tahap pengoperasiannya,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan seluruh koperasi Merah Putih di Indonesia mulai beroperasi sebelum akhir tahun 2025.
“Koperasi Merah Putih ini ibaratnya seperti makan cabai, pedasnya itu langsung terasa. Artinya, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat, terutama dalam distribusi barang pokok seperti LPG, beras, pupuk, dan minyak goreng dengan harga yang lebih terjangkau,” katanya.
Peluncuran operasional nasional koperasi Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan pada tanggal 19 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah, sebagai tonggak dimulainya fase kedua koperasi ini.
“Kalau kemarin adalah chapter pembentukan koperasi ini, sekarang kita masuk ke chapter pembangunan dan pengoperasian. Ini fase yang paling menantang dan harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh,” tegasnya.
Kaltim siap
Senada dengan Menteri Koperasi, Wakil Gubernur Seno Aji memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung pengoperasian koperasi Merah Putih.
“Komitmen kita jelas. Seluruh koperasi di Kaltim sudah berdiri dan berbadan hukum. Tinggal operasionalnya saja. Sesuai arahan Pak Menteri, kita akan mulai pelaksanaannya di bulan Oktober,” terangnya.
Ia berharap, dari 841 desa di Kaltim, koperasi Merah Putih dapat beroperasi secara efektif dan menjadi solusi ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.
Dalam kesempatan itu, ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam mendukung program Koperasi Merah Putih. Budi menyadari bahwa terdapat tantangan yang berbeda-beda di setiap desa, terutama di daerah terpencil.
“Tiap desa punya karakteristik unik, tapi dengan gotong royong dan kesungguhan, saya yakin semua masalah bisa diselesaikan,” tuturnya.
Ia pun mengapresiasi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang telah berkomitmen dalam menyukseskan gerakan koperasi berbasis desa ini.
Menanggapi pertanyaan terkait akses modal, Seno Aji menyebutkan adanya harapan besar bagi desa-desa agar dana sebesar Rp3 miliar bisa dicairkan melalui skema kredit lunak dari bank milik negara (Himbara) maupun Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Mantan Wakil Ketua DPRD Kaltim ini optimis bahwa akhir Juli 2025 mendatang, akan ada kejelasan mengenai pola pendanaan tersebut.
“Kita sedang mencari formulasi terbaik agar perbankan bisa memberikan akses yang lebih mudah bagi koperasi desa. Pak Menteri juga menyampaikan bahwa skema bantuan lunak ini akan dibahas dalam rapat nasional pada 19 Juli nanti,” pungkasnya.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | ADV Diskominfo Kaltim
Tag: Koperasi