Menteri PPN/Kepala Bappenas Minta Kaltim Fokus pada SDA Bernilai Tambah

aa
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

BALIKPAPAN.NIAGA.ASIA- Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro minta Kalimantan Timur jangan hanya fokus pada tiga sektor terbesar yang berkontribusi terhadap perekonomian, yakni migas, industri manufaktur yang berperan dalam industri pengolahan kayu, dan perkayuan secara keseluruhan.

“Tiga sektor tersebut termasuk hasil sumber daya alam yang harganya fluktuatif dan tidak sesuai prinsip berkelanjutan. Oleh karena itu, Kaltim untuk jangan bergantung pada sumber daya alam. Kalaupun masih bergantung, daerah harus fokus pada sumber daya alam yang bernilai tambah,” kata Bambang Brodjonegoro dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencana Pembangunan Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua) yang diselenggarakan bersama Kementerian Dalam Negeri pada 11-15 Maret 2019 di Hotel Grand Senyiur, Balikpapan, Senin (11/3/2019).

Menteri Bambang menegaskan bahwa pada 2020, perekonomian wilayah Kalimantan diharapkan tumbuh sebesar 4,08 persen, angka kemiskinan turun menjadi 4,06 persen dan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,49 persen.  “Prioritas pembangunan wilayah Kalimantan antara lain adalah penguatan konektivitas wilayah, pengembangan industri pengolahan sumber daya alam (hilirisasi) perkebunan dan hasil tambang, serta percepatan pembangunan kawasan perdesaan, tertinggal dan perbatasan,” ujarnya.

Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Dalam Negeri melaksanakan   Penyelenggaraan rapat koordinasi bertujuan membangun kesepahaman dan kesepakatan antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah melalui  Bappeda Provinsi dan OPD/Dinas tentang program, kegiatan, proyek dan output prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.

Rapat koordinasi ini merupakan rangkaian forum perencanaan pembangunan untuk sinkronisasi kebijakan dan program yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga dan sekaligus Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan Tema RKP 2020 adalah “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas” dengan lima prioritas nasional, yaitu: (1) pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, (2) infrastruktur dan pemerataan wilayah, (3) nilai tambah ekonomi, industrialisasi dan kesempatan kerja, (4) ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup, dan (5) stabilitas pertahanan dan keamanan.

Tahun 2020 merupakan transisi dalam perencanaan pembangunan nasional, mengingat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 berakhir pada tahun ini, namun RPJMN 2020-2024 sebagai dasar penyusunan RKP 2020 belum ditetapkan. Maka, dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 untuk menyiapkan RKP 2020.

Menurut menteri, dalam merencanakan pembangunan, terdapat dua variabel penyusun pertumbuhan ekonomi yang perlu diperhatikan daerah, yaitu konsumsi dan investasi. Dengan menjaga tingkat inflasi tetap stabil, konsumsi rumah tangga dapat terjaga dengan baik. Laju inflasi bisa dikendalikan dengan menjaga daya beli masyarakat. Untuk investasi, penciptaan lapangan kerja dan nilai tambah pendapatan bagi masyarakat miskin menjadi hal yang sangat penting. “Dengan seperti ini, pertumbuhan ekonomi akan menjadi berkualitas serta kemiskinan dan kesenjangan dapat ditekan,” ujar Menteri Bambang. (001)