aa
Bernadus A Pong Ketua DPC Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kabupaten Kutai Timur bersama pengurus dan perwakilan buruh di PN Samarinda. (Foto Ibnu Arifuddin/Niaga.Asia)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Bernadus A Pong Ketua DPC Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kabupaten Kutai Timur, bersama beberapa orang perwakilan karyawan perusahaan perkebunan kelapa sawit, mendatangi Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) di PN Samarinda, Jumat (8/11) sore.

Kedatangan mereka dalam rangka mempertanyakan akta perjanjian bersama (PB) antara pihak karyawan dan Perusahaan yang telah mereka daftarkan pada tanggal 21 Oktober 2019 lalu. Di PN mereka menemui Hongkun Otoh, Ketua Pengadilan Negeri Samarinda dan langsung menggelar rapat di ruang lantai 2. Dalam pertemuan tersebut Bernadus A Pong yang akrab disapa Andre ini ingin memastikan akta PB yang mereka daftarkan  agar bisa segera dikeluarkan oleh pihak Pengadilan.

Menurut Andre selaku perwakilan dari 900 lebih Karyawan perkebunan Sawit PT WTC dan PT MPI di Kecamatan Karangan,  menuntut haknya kepada perusahaan sudah melalui prosedur yang benar sesuai undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial (PHI).

aa
Buruh PT WTC san MPI di Kecamatan Karangan, Kutai Timur. (Foto Istimewa)

“Kita berharap akta PB ini bisa keluar sebagai dasar Pengadilan melakukan eksekusi,” terang Bernadus. Lebih lanjut dijelaskan Andre bahwa didalam PB yang sudah disepakati antara pihak perusahaan dengan perwakilan pekerja tertuang beberapa tuntutan yang nominal seluruhnya mencapai angka Rp17 miliar.

Akta PB ini sendiri menjadi point penting untuk menentukan nasib karyawan, dimana hak-hak karyawan harus dibayarkan perusahaan, diantaranya cuti hamil dan melahirkan, Jaminan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan serta lainnya sebagaimana tertuang dalam perjanjian bersama,” terang Bernadus.

Terkait dengan PB yang telah didaftarkan di Pengadilan, Hongkun dalam pertemuan itu mengatakan akan mempelajarinya lebih dulu sebelum mengeluarkan akta PB. (007)

1 komentar “Menuntut Hak, SBSI Pertanyakan Akta PB di PN Samarinda

  1. Harus makan waktu berapa lama PHI, Mempelajari PB Tersebut,,,
    Harapan kami sebagai karyawan di perkebunan, pihak yg terkait dalam hal ini PHI, Harus cerdas dan cepat mengambil langkah, dan jangan bertele-tele mpelajari PB tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *