SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menekankan pentingnya pendekatan yang lebih kuat dalam metodelogi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029, terutama pada aspek kondisi makroekonomi.
Fraksi PDI-P menyampaikan itu dalam pandangan umumnya yang dibacakan juru bicaranya, Hartono Basuki, dalam Rapat Paripurna ke-16, Senin (2/6), dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kaltim terhadap Nota Penjelasan Ranperda tentang RPJMD Kaltim 2025-2029.
Rapat Paripurna ke-16 DPRD Provinsi Kaltim dipimpin oleh Ekti Imanuel dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis dan Yenni Eviliana. Serta, 40 anggota dewan lainnya. Tak hanya itu, hadir juga dari pemerintah provinsi, Staf Ahli Bidang III Arief Murdiyanto.
“Fraksi PDI Perjuangan sangat setuju bahwa penyusunan RPJMD harus dilakukan dengan perbaikan metodelogi, terutama dalam menguatkan landasan makroekonomi yang menjadi pijakan arah pembangunan daerah,” ujarnya.
Menurut Hartono, indikator makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, dan neraca perdagangan harus dianalisis secara menyeluruh karena memiliki dampak besar terhadap kualitas perencanaan pembangunan.
Ia mempertanyakan apakah dalam dokumen RPJMD telah tercermin pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, terutama dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi Kaltim ke depan.
“Apakah dalam penyusunan RPJMD ini juga sudah tergambar bagaimana pemulihan ekonomi Kaltim setelah pandemi COVID-19 tahun 2019,” katanya.
Lebih lanjut, inflasi juga menjadi salah satu sorotan penting dari Fraksi PDI Perjuangan. Hartono menekankan bahwa inflasi tinggi dapat mengganggu daya beli masyarakat serta memengaruhi stabilitas harga yang berpengaruh pada kualitas hidup.
“Pengendalian inflasi harus menjadi salah satu fokus utama agar program-program pembangunan dapat berjalan dengan baik,” tegasnya.
Tak kalah penting, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kaltim juga menyoroti tingkat pengangguran sebagai indikator krusial dalam analisis makroekonomi. Hartono mendorong agar RPJMD memuat kebijakan konkret yang dapat memperluas lapangan kerja.
“Program-program peningkatan kesempatan kerja, seperti pengembangan sektor industri dan pariwisata, harus dimasukkan secara terukur dalam dokumen RPJMD,” jelasnya.
Bagi Fraksi PDI Perjuangan kata dia, analisis makroekonomi bukan hanya soal angka, tetapi fondasi strategis yang harus dijadikan acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan lima tahunan.
Dengan pemahaman mendalam terhadap kondisi ekonomi, diharapkan pemerintah provinsi dapat merancang kebijakan yang lebih relevan, tepat sasaran, serta mampu mengantisipasi tantangan yang akan datang.
“Analisis kondisi makroekonomi yang tepat akan membantu pemerintah provinsi dalam merumuskan kebijakan yang bukan hanya responsif terhadap tantangan saat ini, tetapi juga adaptif terhadap perubahan di masa mendatang,” pungkas Hartono.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | ADV DPRD Kaltim
Tag: RPJMD Kaltim