SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Provinsi Kalimantan Timur menempati peringkat keempat prevalensi jumlah pengguna narkoba, berdasarkan jumlah penduduk. Demikian disampaikan Kepala BNNP Kaltim Brigjen Pol Raja Haryono, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) berasama Komisi IV dan Komisi I DPRD Kaltim, Selasa (17/12).

Pengetian prevalensi itu sendiri, adalah bagian dari studi epidemiologi yang membawa pengertian jumlah orang dalam populasi yang mengalami penyakit, gangguan atau kondisi tertentu, pada rentang waktu dihubungkan dengan besar populasi dari mana kasus itu berasal.

Untuk upaya menurunkan peringkat tersebut, BNNP Kaltim terus melakukan sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di tiap daerah, di Kaltim. Namun, dalam upayanya melaksanakan hal tersebut, BNNP Kaltim mengaku terkendala anggaran.

“Kita memberikan gambaran kebutuhan anggaran. Karena BNNP Kaltim baru memiliki 3 BNNK, Balikpapan, Samarinda dan Bontang,” kata Raja, saat diwawancarai usai RDP di ruang rapat Gedung E DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar, Samarinda.

Sementara, lanjutnya, 7 daerah lain yang belum memiliki BNNK, dalam proses kegiatan operasionalnya masih dibebankan ke BNNP Kaltim. “Nah, kami hanya bisa mencakup 1 wilayah dari 7 itu. Jadi yang 6 lagi kami tidak punya anggaran,” ungkapnya.

Untuk itu, selama ini pihaknya baru mencakup satu daerah, dalam proses pelaksanaannya sosialisasi P4GN. Sedangkan 6 daerah lainnya sama sekali belum tersentuh.

Untuk diketahui, lanjut Raja dalam sekali kegiatan sosialisasi, pihaknya perlu menggelontorkan anggaran sekira Rp60 juta hingga Rp70 juta. Pun demikian selama ini, untuk 6 daerah tersebut, pihaknya hanya mengisi undangan pada kegiatan pemerintah daerah setempat.

“Jadi menggunakan anggaran dan fasilitas mereka sebagai narasumber. Tapi, jika semua difasilitasi oleh BNNP Kaltim, kita tidak mampu. Karena kami tidak memiliki anggaran itu,” bebernya.

Lebih lanjut, Raja juga mendorong Pemda di luar 3 kota yang memiliki BNNK, bisa mengundang BNNP Kaltim dalam setiap kegiatan sosialisasi.
“Jadi sistem subsidi silang. Ini bisa mengurangi kebutuhan yang ada,” tandasnya. (009)