Minta Jalan Nasional Lebih Diperhatikan, Komisi III Temui Kementerian PUPR

Anggota Komisi III DPRD Kaltim Seno Aji. (foto : Niaga Asia)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Pembangunan infrastruktur, terutama infrastruktur jalan penghubung dan jalan nasional yang ada di Kalimantan Timur, terus diperjuangkan DPRD Kaltim.

Merealisasikan itu, Komisi III DPRD Kaltim melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), di Jakarta.

Dalam kesempatan itu, rombongan diterima oleh Kasubdit Teknik Rekonstruksi Direktorat Preservasi Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Nyoman Suaryana.

“Kegiatan ke kementrian PUPR, bertemu dengan pak Nyoman. Tujuannya untuk memohon penambahan anggaran perbaikan dan peningkatan jalan nasional yang ada di kaltim,” kata Anggota Komisi III DPRD Kaltim Seno Aji, Senin (13/1).

Seno menyampaikan, untuk memenuhi anggaran, perlu kerjasama yang baik antara pihak eksekutif dan legislatif. Sehingga, program yang diusung berjalan dengan baik dan maksimal.

“Seperti diketahui jalan nasional adalah bagian tanggungjawab dari BPJN XII. Sehingga perlu kerjasama eksekutif, dan legislatif, untuk memastikan agar tambahan anggaran bisa turun lebih banyak ke Kaltim,” ujar Seno.

Belum lagi, lanjut Seno, perbaikan infrastruktur jalan, juga dalam rangka menyambut Kaltim sebagai tuan rumah ibu kota negara (IKN)baru. “Apalagi sebagai calon ibu Kota Negara, maka perlu pendekatan yang lebih baik ke pusat,” imbuh Seno.

Adapun beberapa titik jalan nasional, menjadi sorotan Komisi III, agar lebih diperhatikan oleh pemerintah baik pusat, maupun daerah. “Terutama dari kota menuju bandara samarinda sampai Bontang. Dan pelebaran jalan samarinda balikpapan,” ungkapnya.

Kemudian, jalan nasional penghubung antara Kabupaten Kutai Barat dan Mahulu, juga masih ada yang masalah. Oleh karenanya, lanjut Seno, harus dituntaskan agar akses dan roda perekonomian serta sektor-sektor lain bisa berjalan secara maksimal.

“Konektivitas dari Kutai Barat ke Mahulu, juga belum masuk dalam peta di kementerian yang infonya dibuat terakhir tahun 2016. Maka Kementerian diminta untuk memperbarui peta perencanaan jalan nasional di daerah tersebut,” pungas Seno. (009)