SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Pengamat Kebijakan Publik Universitas Mulawarman Saiful Bachtiar mengkritisi pengadaan mobil dinas baru bagi pimpinan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) senilai Rp8,5 miliar, di tengah efisiensi anggaran, yang sebelumnya sempat diklaim Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud untuk menjaga marwah Kaltim.
Saiful mempertanyakan urgensi pengadaan kendaraan mewah itu, apakah benar-benar berkaitan marwah Kaltim, atau justru kepentingan elit pimpinan sendiri?
Menurut Saiful di tengah kondisi efisiensi anggaran maupun tidak, pengadaan mobil dinas pimpinan senilai Rp8,5 miliar sangatlah fantastis.
“Ini menjadi yang pertama kali dianggarkan Pemprov Kaltim untuk membeli satu unit mobil kepala daerah dengan nilai sangat fantastik,” kata dia kepada niaga.asia, Jumat 27 Februari 2026.
Pernyataan Gubernur Rudy Mas’ud, lanjut Saiful, terkait efisiensi anggaran akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) hanyalah isapan jempol. Menurutnya, tindakan pemerintah di lapangan justru kontradiktif dengan narasi gembar-gembor daerah akan melakukan efisiensi anggaran.
“Gubernur sendiri yang bilang pada akhir 2025 lalu bahwa kondisi pendapatan kita sedang babak belur, mengeluh dana bagi hasil (DBH) dipotong sehingga APBD menurun tajam. Kalau sekarang bicara efisiensi, tapi tidak menerapkan, itu omong kosong,” tegas Saiful.
Saiful juga menyoroti peran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim. Ia mempertanyakan dasar logika para penyusun anggaran yang meloloskan angka Rp8,5 miliar tersebut.
“Kendaraan dinas Gubernur Rp8,5 miliar dan kendaraan dinas pimpinan DPRD Rp6,8 miliar. Ataukah ada persentasi kemauan pimpinan, kendaraan dinasnya harus mewah sebagai syarat fasilitas?” cetus Saiful.
Selain itu, Saiful juga menyoroti statement Rudy Mas’ud terkait pengadaan kendaraan dinas SUV Hybrid ini untuk menjaga marwah Kaltim. Seharusnya martabat daerah diukur dari kesejahteraan masyarakatnya, bukan dari kemewahan fasilitas pejabatnya.
“Martabat siapa? Gubernur atau rakyat Mungkinkah gengsinya Gubernur?” ujar Saiful.
“Kalau gengsinya masyarakat Kaltim, harusnya jalan-jalan provinsi mulus, angka kemiskinan menurun drastis, kesejahteraan rakyat naik signifikan, guru-guru yang dijanjikan insentif honor segera diwujudkan, bantuan pendidikan menghasilkan hasil signifikan,” tambahannya.
Sekarang saja, program Gratispol yang diusung Rudy Mas’ud dan Seno Aji, menurutnya masih menyisakan banyak gejolak di sektor pendidikan gratis.
“Dari pilihan yang ada, sepertinya bagi mereka mobil dinas adalah masalah utama yang harus diselesaikan. Sementara jalan rusak, honor guru dan fasilitas pendidikan itu bukan prioritas. Ini cara berpikir yang mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum,” katanya.
Lebih lanjut, Saiful menyarankan agar anggaran Rp 8,5 miliar tersebut dipecah secara rasional. Menurut perhitungannya, mobil seharga Rp 1 miliar sudah sangat mewah dan mumpuni untuk medan lapangan.
Sisanya, Rp 7,5 miliar, bisa dialokasikan untuk ambulans desa, bus sekolah, atau perbaikan infrastruktur jalan yang sebelumnya menjadi alasan pengadaan mobil dinas baru ini untuk menerjang jalan rusak di Kaltim.
“Harusnya logikanya, jalannya yang diperbaiki, bukan kendaraannya yang menyesuaikan jalan rusak. Kalau ada medan sulit, pimpinan harusnya menyelesaikan masalah itu untuk masyarakat, bukan mencari solusi sendiri (untuk kepentingan Gubernur agar bisa lewat, red),” kata Saiful.
Masih disampaikan Saiful, gaya kepemimpinan yang diterapkan demikian, di mana mobil mewah alasan demi marwah, lebih cocok untuk korporasi daripada pemerintahan.
“Misalkan CEO perusahaan pakai mobil mewah untuk wibawa perusahaan, itu cocok. Tapi kalau ditetapkan di kepemimpinan publik, itu tidak relevan. Pemimpin publik harus mengedepankan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pejabat dahulu,” demikian Saiful Bachtiar.
Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi
Tag: Mobil DinasSaiful BachtiarUniversitas Mulawarman