Munas II Aspeksindo Aklamasi Pilih Wali Kota Samarinda sebagai Ketua Umum

Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud menyerahkan estafet kepemimpinan Aspeksindo kepada Wali Kota Samarinda Andi Harun didampingi Direktur Eksekutif Aspeksindo Andi Fajar saat Munas II di Pendopo Belitung, Provinsi Bangka Belitung, Jumat (8/10/2021). Foto: Dok. Aspeksindo.

SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Wali Kota Samarinda, DR H Andi Harun kini mendapatkan amanah baru. Ia dipercaya untuk menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir (Aspeksindo).

Wali Kota Samarinda Andi Harun terpilih sebagai Ketua Umum Aspeksindo periode 2021- 2025 pada Musyawarah Nasional (Munas) II di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (8/10/2021) malam.

Dalam Munas II yang diikuti 338 kepala daerah itu, Andi Harun terpilih secara aklamasi. Dia menjadi Ketua Umum Aspeksindo menggantikan ketua umum sebelumnya Abdul Gafur Masud yang juga Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur.

Munas II tersebut juga menetapkan Bupati Belitung Sahani Saleh sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aspeksindo dan Bupati Kaimana Freddy Thei sebagai Bendahara Aspeksindo.

Ketua Umum Aspeksindo Andi Harun, sebagaimana dilaporkan media mengatakan, dirinya mengapresiasi cara yang dilakukan Aspeksindo dalam melakukan pemilihan dengan penuh kekeluargaan.

“Tradisi baik ini perlu dilanjutkan,” ujar Andi Harun usai Munas II Aspeksindo, kutip jpnn.com.

Menurut Andi Harun, program utama Aspeksindo di bawah kepemimpinannya adalah mendorong dan mengawal RUU Daerah Kepulauan yang diinisiasi DPD RI sehingga bisa menjadi undang-undang.

“Betapa pentingnya kita punya anugerah di sektor kelautan dan pesisir,” paparnya. Aspeksindo juga memberikan perhatian kepada isu perubahan iklim.

Menurut dia, secara sosial ekonomi, 25 persen atau 120 juta penduduk Indonesia tinggal di pesisir. Hal itu sangat strategis sehingga pemerintah harus menitikberatkan pada pembangunan daerah kepulauan.

Daerah kepulauan dan pesisir adalah kekayaan bangsa dan negara. “Kalau dikelola dengan baik secara nasional maka akan menjadi potensi dahysat bagi bangsa kita,” ungkap dia.

Dalam prespektif perubahan iklim, menurut Andi Harun, data satelit yang dikumpulkan ITB selama 20 tahun menunjukkan bahwa telah terjadi kenaikan air laut dan menurunya permukaan tanah.

“Dengan ratusan juta pendudukan di pesisir, hal itu menjadi ancaman seirus bagi masyarakat,” ungkapnya.

Dia mengatakan itu setidaknya harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak agar sektor maritim tidak hanya berfokus dan memberi perhatian dalam sektor ekonomi dan pertahanan laut, tetapi juga pelindungan bagi masyarakat yang ada di daerah kelautan dan pesisir. Andi menambahkan setelah kepengurusan Aspeksindo terbentuk, pihaknya akan melakukan pertemuan-pertemuan dengan DPR, DPD RI, dan kementerian.

“Dan, Inshaallah, kita akan berusaha bertemu dengan Presiden Jokowi agar mendapat suport dalam rangka mendukung program Indonesia sebagai poros maritim dunia,” tuturnya.

Ketika bertemu dengan presiden, pihaknya juga akan menyampaikan tentang RUU Daerah Kepulauan. RUU itu akan disertai dengan argumentasi akademik dan trategis yang disusun para ahli dan pakar.

“Itu nanti yang akan kami sampaikan ke Pak Presiden,” ucapnya.

Andi menegaskan Aspeksindo juga akan melakukan lobi-lobi ke DPR RI dan pemerintah agar segera melakukan pembahasan dan pengesahan RUU Daerah Kepulauan menjadi undang-undang.

“Kami juga akan memobilisasi masyarakat sipil,” tegas Andi Harun.

Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud saat menyerahkan estafet kepemimpinan Aspeksindo kepada Wali kota Samarinda Andi Harun menyatakan tetap menjaga kekompakan organisasi.

Dia mengaku diminta maju oleh peserta Munas II ASPEKSINDO tetapi memilih menyerahkan kepada Andi Harun.

“Jadi, sesungguhnya kami di Aspeksindo tidak mengenal pemilihan. Ini dilakukan untuk menjaga kekompakan organisasi sehingga bisa berjalan lebih baik,” ujar Abdul Gafur.

Menurut Abdul Gafur, Aspeksindo harus memberikan contoh bagaimana mengelola  organisasi pemerintahan agar lebih produktif dan sehat.

“Tentu diawali dengan pola kepemimpinan yang kolektif kolegial,” ujar Abdul Gafur. (adv)

Tag: