ir
Gubernur Kalimantan Utara, H Irianto Lambrie bertemu dengan pejabat dari NDRC, Bank of China dan ICBC Bank dari Tiongkok di Jakarta, Kamis (26/4/2018) (Foto: Infopubdok Kaltara)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Sejum lah pejabat dari NDRC (Nasional Development Reform Commision), yaitu sebuah lembaga negara semacam Bappenas dari Republik Rakyat Tiongkok dan Bank of China dan ICBC Bank.

Hal itu dikatakan Gubernur Kalimantan Utara, H Irianto Lambrie usai bertemu dengan pejabat dari NDRC, Bank of China dan ICBC Bank dari Tiongkok di Jakarta, Kamis  (26/4/2018) lalu. Hadi juga  dalam pertemuan itu pejabat dari Kementerian Koordinator Maritim, serta sejumlah pimpinan perusahaan yang akan berinvestasi di Kaltara.

Pertemuan di Jakarta  merupakan tindak lanjut dari kunjungan delegasi Indonesia ke Beijing, Tiongkok awal April lalu. Tim dari NDRC ada beberapa, ada 2 direktur dan tim ahli, serta 2 bank yang akan mensupport investasi di Indonesia, yaitu Bank of China dan ICBC Bank.

Menurut Irianto, usai pertemuan di Jakarta, Jumat (27/4/2018), pejabat dari pemerintah dan perbankan dari Tiongkok melakukan kunjungan lapangan  ke lokasi calon kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional  (KIPI) di Tanah Kuning-Mangkupadi, Bulungan.

“Mereka ke Indonesia, termasuk ke Kaltara untuk melihat langsung kondisi dan situasi daerah yang akan menjadi tempat rencana investasi. Termasuk ingin mengetahuisejauh mana  potensi, dan kesiapannya,” kata gubernur. Ditambahkan, kunjungan lapangan ini penting, karena mereka (investor dan pemerintah RRT) akan berinvestasi dengan dana yang sangat besar. Makanya perlu kehatian-hatian dan teliti.

Rencana kunjungan dari tim NDRC ini, juga terkait kerjasama bilateral bidang ekeonomi, melalui GMF-BRI atau OBOR antara RI dan RRT. Di mana ada tiga provinsi yang masuk dalam skema kerja sama tersebut. Yaitu Sumut, Kaltara dan Sulut. Ditambah Provinsi Bali yang menyusul kemudian untuk sektor pariwisataan.

Dalam pertemuan di Jakarta, kata gubernur Kaltara, dia telah  memaparkan secara rinci dan konprehensif  mengenai progres rencana pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning – Mangkupadi dan juga pembangunan PLTA di Kaltara.

Pada intinya Kaltara siap menyambut investasi yang akan masuk ke Kaltara. “ Selain memberikan kemudahan izin, bersinergi dengan pusat, Pemprov Kaltara juga telah mulai membangun sarana infrastruktur pendukung, utamanya pembangunan akses jalan ke arah KIPI,” ungkap Irianto.

Begitu pula untuk rencana pembangunan PLTA, ada beberapa investor yang berminat membangun PLTA di Kaltara. Ada yang siap mulai, ada juga yang sedang mengurus perizinan, maupun yang sudah melakukan kegiatan penyusunan Amdal.  “Melihat kesiapan kita, potensi dan posisi geografis Kaltara, saya optimis renvana investasi di Kaltara akan berjalan seperti yang diharapkan.Termasuk dukungan dari Pemerintah RRT maupun para investornya,” ujarnya.

Gubernur juga meninformasikan bahwa telah bertemu dengan jajaran direksi Hanergy yang datang langsung dari RRT, yaitu  Mr Ji Dong, Executif Presidennya. Pada pertemuan itu, mereka ingin memastikan bahwa rencana investasinya di Kaltara, yaitu membangun PLTA dengan kapasitas 250 Megawatt di Sungai Sembakung Nunukan akan segera direalisasikan.“Sementara ini perusahaan sedang menyusun studi Amdal. Selanjutnya nanti saya minta segera dibuat desainnya, sehingga nanti bisa diajukan ke KemenPUPR untuk mendapatkan izin keamanan konstruksi bendungan,” terang Irianto.

Hanergy  menargetkan 3 tahun, pembangunan PLTA di Sembangkung bisa selesai. Selain memenuhi kebutuhan listrik, bendungan ini juga menjadi solusi mengendalikan banjir yang selama ini kerap terjadi di wilayah tersebut.  Menurut gubernur,  jika nantinya investasi terealisasi, akan berdampak pada peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Kaltara. (001)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *