SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS bakal merosot terus apabila pemerintah tidak bisa meningkatkan kinerja ekspor dan semakin mengandalkan utang jangka pendek untuk membiayai pembangunan, serta kredit yang disalurkan  perbankan jauh lebih kecil dibandingkan simpanan masyarakat di bank.

“Sebetulnya “jantung” ekonomi Indonesia tidak sehat, walau tampilan fisiknya sehat. Paket-paket kebijakan ekonomi yang sudah belasan banyaknya tak jalan di daerah. Kalau “obat” yang dipakai memacu pertumbuhan masih seperti sekarang, akan menyulitkan pemerintah nantinya,” kata  ekonom Faisal H Basri saat berbicara dihadapan peserta Pendidikan, Pelatihan, dan Kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara (LAN) Samarinda, Selasa (13/3).

Menurutnya, perhatian pemerintah terhadap kinerja ekspor, penyaluran kredit ke dunia usaha, dan pinjaman mengandalkan penerbitan surat utang negara (SUN) tak diperhitungkan dengan cermat,  nilai tukar rupiah nantinya bisa menyentuh angka Rp14.000 per 1 dolar AS. “Perhatian sih ada, cuma meleset. Ketika kinerja ekspor rendah dibandingkan negara tetangga, yang dimarahin Presiden bukannya menteri perindustrian, tapi menteri perdagangan,” ucapnya.

Kemudian, saat ingin pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, pemerintah malahan mencari dana dari penerbitan SUN, bukannya mendorong perbankan lebih giat menyalurkan kredit usaha ke masyarakat. “Simpanan masyarakat di perbankan  “jomlang” dibandingkan kredit yang disalurkan. Kalau uang mengendap di bank besar, mengapa kita menerbitkan SUN,” kata Faisal Basri yang selalu kritis atas kebijakan ekonomi pemerintah.

Mencari dana untuk pembangunan melalui SUN, resikonya berat, apa lagi sifatnya jangka pendek, bunya setara bunga bank komersial. Saat jatuh tempo, apabila tak menyediakan dana untuk menebusnya, maka rupiah bisa “terkapar”. “Saat orba pinjaman luar negeri juga besar, tapi bahayanya kecil sebab pinjaman berasal dari negara atau lembaga keuangan internasional. Tapi kalau sekarang dengan orang perorang yang tak bisa direscudel. Wajib bayar, Bagaimana membayarnya kalau uang tidak ada,” kata Faisal Basri lagi.

Ia melihat pembenahan industri dalam negeri berorientasi ekspor selama pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat dikatakan sangat tidak memadai. Meski ada produksi, tapi bahan bakunya juga dari impor, sehingga apabila ada nilainya saat diekspor, tapi setelah dikurangi biaya impor bahan baku, devisa yang masuk dalam bentuk mata uang dollar tidak signifikan. (001)