SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Hunian hotel anjlok imbas efisiensi anggaran pemerintah, tidak terkecuali di kota Samarinda, turun drastis hingga 70 persen.

Pemprov Kaltim melalui Dinas Pariwisata (Dispar) Kaltim sedang mencari solusi, merespons penurunan drastis tingkat okupansi perhotelan, imbas efiensi instansi pemerintahan yang meniadakan kegiatan kedinasan di hotel-hotel.

Kepala Dispar Kaltim Ririn Sari Dewi mengatakan, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan General Manager (GM) perhotelan.

Salah satu solusi yang digagas untuk mengatasi penurunan okupansi dan pendapatan hotel adalah melalui diversifikasi atau keragaman layanan yang ditawarkan kepada masyarakat.

“Kan kalau di hotel itu tidak hanya menjual kamar, tapi juga ada restonya. Kemudian mengadakan paket-paket promo yang bisa dikombinasikan (harga) kamar dengan promo makanan,” kata Ririn, kepada wartawan di Coffee Eartery, Jalan Kebahagiaan, Samarinda, Rabu 4 Juni 2025

“Jadi saat ini gak bisa pakai standar harga kamarnya tinggi, kemudian harga makanannya tinggi, jadi dibutuhkan promo. Meskipun untungnya berkurang, tapi arus kasnya tetap jalan,” ujar Ririn.

Dengan menghadirkan ragam promo menarik, diharapkan mampu menarik minat masyarakat untuk tetap memanfaatkan jasa hotel di Kaltim, sehingga pendapatan hotel tetap stabil di tengah efisiensi anggaran.

“Seperti salah satu hotel di Balikpapan, per harinya huniannya cukup tinggi, tidak pernah di bawah 50 persen,” sebut Ririn.

Tidak hanya hunian, restoran di hotel itu juga terbilang ramai setiap harinya.

“Karena memang lokasinya juga daerah transit, banyak pekerja-pekerja dari luar daerah transit di situ. Jadi setiap breakfast ramai aja,” terangnya.

Selain dari sektor pemerintah, menurut Ririn, pihak swasta juga menjadi salah satu penyebab penurunan pendapatan dan okupansi hunian di masing-masing hotel.

“Efisiensi ini tidak hanya di pemerintah, tapi pihak swasta juga ternyata melakukan efisiensi. Bahkan karena efisiensi, banyak pegawai di sektor swasta di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),” jelas Ririn.

Dengan adanya gelombang PHK di sektor swasta, juga menunjukan adanya indikasi kondisi ekonomi yang lesu akibat efisiensi, yang turut berimbas kepada semua sektor termasuk swasta.

“Dampaknya tidak hanya di pemerintah, tapi juga swasta yang juga saat ini kondisinya lagi lesu akibat efisiensi, yang berpengaruh ke skala prioritas,” demikian Ririn Sari Dewi

Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi | Adv Diskominfo Kaltim

Tag: BisnisEfisiensiKaltimPariwisataPemprov KaltimPerhotelan