SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Pemprov Kaltim saat ini tengah menghadapi tekanan fiskal akibat menurunnya penerimaan dana bagi hasil (DBH) dari pusat ke daerah di 2026 nanti.

Merespons itu, anggota Komisi II DPRD Kaltim Muhammad Husni Fahruddin bilang Kaltim masih punya banyak potensi yang bisa dioptimalkan, guna memperkuat kas daerah tanpa bergantung pada DBH.

“Seperti di Kutai Kartanegara banyak perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di bidang sumber daya alam, kita bisa optimalkan penarikan pajaknya,” kata Husni, ditemui di Gedung B DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, belum lama ini.

Husni menekankan bahwa kendaraan alat berat dan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh perusahaan raksasa di sektor SDA adalah target pajak yang potensial. Pajak-pajak itu, katanya, harus segera dioptimalkan oleh Pemkab Kukar dan Pemprov Kaltim.

“Jadi kerja sama antara Pemkab Kukar dan Provinsi itu harus kuat. Jangan hanya Provinsi Kaltim saja yang hanya menginventarisasi persoalan pajak-pajak kendaraan alat berat dan pajak-pajak BBM,” ujar Husni.

Selain pajak, DPRD Kaltim juga melihat potensi pendapatan dari alur sungai Mahakam, yang diyakini mampu mendongkrak pendapatan, terutama di tengah tantangan pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) mulai tahun depan.

Menurutnya, Pemprov Kaltim harus bergerak cepat menarik pengelolaan alur sungai ini dari pihak-pihak yang saat ini mengelola alur Sungai Mahakam, namun tidak memberikan kontribusi untuk PAD Kaltim.

“Saat ini DPRD Kaltim sedang menggodok Peraturan Daerah terkait pengelolaan alur Sungai Mahakam tersebut,” sebut Husni.

Perda itu nantinya akan memastikan kabupaten/kota yang dilewati alur Sungai Mahakam seperti Mahakam Ulu, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, dan Samarinda menerima profit dari berbagai aktivitas di sungai.

“Misalnya penambatan tongkang-tongkang, kemudian Pandu kapal assist dan pengelolaan lainnya yang begitu banyak dan belum kita kelola dengan baik, sehingga diambil dari pengusaha-pengusaha yang tidak memberikan profit kepada pendapatan kas daerah,” tegas Husni.

Selain itu, Husni juga melihat saat ini banyak Perusahaan Daerah (Perusda) Kaltim yang bekerja kurang optimal dalam pengelolaan aset daerah.

Untuk itu, penting bagi Pemprov untuk memutuskan segala kerja sama dengan Perusda-perusda yang kurang kompeten itu.

“Ada Perusda-perusda yang selama ini mandul, dikasih uang begitu besar tapi dividen-nya lebih kecil. Seperti Hotel Royal Suite di Balikpapan, tidak bisa apa-apa itu. Maka kita sudah kasih plang untuk diambil alih. Kita akan tarik kembali,” tegas Husni.

Husni optimistis dengan gerakan inventarisasi yang masif, PAD Kaltim pasti akan tumbuh.

“Saya yakin dan percaya PAD kita akan tumbuh dari tahun-tahun sebelumnya,” demikian Muhammad Husni Fahruddin.

Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi | Advertorial DPRD Kaltim

Tag: DPRD KaltimPAD KaltimPajakSungai Mahakam