TARAKAN.NIAGA.ASIA – Kota Tarakan pernah menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) lebih Rp 90 miliar. Pencapaian itu terjadi pada tahun 2009 silam. Namun, setelah sepuluh tahun berlalu, tepatnya pada 2019, PAD Tarakan hanya bertengger di Rp 60 miliar.

Padahal, diungkapkan Wakil Ketua I DPRD Tarakan, Muddain S.T, kepada NIAGA.ASIA, Senin (17/6), hampir di semua sektor yang ada saat ini memiliki potensi dalam meningkatkan PAD. Misalnya bertambahnya jumlah kendaraan, perhotelan, restoran maupun rumah makan dan lainnya yang terus tumbuh pesat.

“Sangat ironis sekali seiring meningkatknya pertumbuhan kendaraan, perhotelan, restoran dan lainnya di Tarakan ini sementara PAD kita dibandingkan 2009 lalu sebesar Rp 90 miliar lebih malah turun jadi Rp 60 miliar tahun 2019 ini,” ungkap politisi Partai Demokrat ini.

Jika dibandingkan Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, yang secara geografis, jumlah penduduk dan kelurahan yang sama dengan Tarakan, lanjut dia, dapat menghasilkan PAD Rp 200 miliar per tahun. “Hotel di Kotabaru itu cuma ada tiga, tapi PADnya bisa sampai Rp200 miliar per tahun, sementara di Tarakan ada lebih 40 hotel. Artinya ada yang salah dalam pengelolaan pendapatan daerah kita,” ujarnya.

Menurut Muddain, masalah ini tidak akan pernah berhasil diselesaikan jika semua peningkatan PAD, infrastruktur diserahkan sepenuhnya kepada dinas terkait. “Jadi wali kota harus kreatif untuk membuat solusi yang dititipkan ke dinas teknis untuk melaksanakan apa yang telah direncanakan. Karena sektor persoalanya terdapat di kinerja pemerintah kita yang perlu diperbaiki, karena ini sudah menjadi sesuatu hal yang aneh buat kita,” katanya.

Dengan begitu, masalah tersebut menjadi PR buat Wali Kota Tarakan dr Khairul  untuk membenahinya. Yaitu dengan cara menggerakan semua potensi yang ada dengan membentuk badan hukum BUMD sebagai pengelola PAD.

Salah satunya bagaimana mengelola parkir kendaraan yang dapat menjadi sumber PAD. Yaitu parkir berlanggan seperti yang akan dilakukan Wali Kota dr Khairul kedepan. “Parkir berlangganan jika kita hitung dalam setahun dari ribuan kendaraan, minimal kita dapat Rp 14 miliar setahun. Artinya kalau kita dapatkan Rp 14 miliar, kemudian kita alokasikan Rp 3 miliar untuk petugas yang mengurusi parkir dengan gaji Rp 2,5 juta atau Rp 3 juta sebulan kita masih dapat banyak,” urainya. Mengenai teknis parkir berlangganan seperti apa, lanjut dia, salah satunya dilakukan saat perpanjangan STNK.  “Itu salah satu sektor riil penghitungan kita dalam meningkatkan PAD Tarakan. Maksudnya yang akan dilakukan oleh wali kota Tarakan,” cetus Muddain.

Ia menambahkan, ada sekitar lima atau enam BUMD yang ada di Tarakan nantinya akan dimaksimalkan dalam meningkatkan PAD. Seperti Tarakan TV, PDAM, Pasar, Perusda Bank Perkreditan Rakyat (BPR). “Sebuah daerah bisa dikatakan berhasil kalau daerah itu sudah mampu menghidupi dirinya sendiri dari peningkatan PAD, minimal 30 persen dari APBD,” pungkasnya. (003)