JAKARTA.NIAGA.ASIA – Pada Tahun Anggaran 2026, Kemenperin memperoleh pagu DIPA sebesar Rp2,501,8 triliun dengan pagu efektif Rp2,112,1 triliun. Anggaran ini bersumber dari rupiah murni, PNBP, dan BLU, yang diarahkan secara terukur untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan industri.
Dari sisi jenis belanja, anggaran dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp1.080,9 miliar, belanja operasional sebesar Rp344,8 miliar, serta belanja non-operasional sebesar Rp686,3 miliar, dengan penekanan pada peningkatan kualitas layanan, efektivitas program, dan dampak nyata bagi sektor industri.
“Terkait penyesuaian fiskal, terdapat blokir kode A sebesar Rp89,8 miliar yang akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada kegiatan Kick Off Pelaksanaan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kementerian Perindustrian Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (7/1).
Menperin juga menyampaikan, hingga 31 Desember 2025, realisasi total pagu DIPA Kementerian Perindustrian mencapai 83,30 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata realisasi nasional sebesar 82,41 persen. Sementara itu, realisasi berdasarkan pagu efektif telah mencapai 97,65 persen dan diharapkan terus meningkat seiring dengan penyelesaian proses administrasi pada awal Januari 2026.
“Secara nasional, realisasi anggaran Kemenperin berada pada peringkat 56 dari 104 kementerian dan lembaga. Capaian ini menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran ke depan,” katanya.
Rencana Pemanfaatan Anggaran RO Khusus
Secara khusus, kata Menperin, Kementerian Perindustrian memperoleh anggaran RO Khusus tahun 2026 sebesar Rp299,9 miliar, yang difokuskan pada tiga agenda utama, yaitu pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan di bidang industri khususnya yang terkait dengan agenda prioritas Presiden.
Kemudian, agenda utama kedua yaitu pemulihan industri kecil pasca bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, guna mempercepat pemulihan aktivitas ekonomi daerah.
“Saya kira pulih saja tidak cukup, melainkan saudara-saudara kita di sana butuh pulih lebih cepat. Harapannya, program-program pemerintah ini akan mempermudah restarting sektor IK yang ada di ketiga provinsi terdampak bencana tersebut,” kata Menperin.
Fokus agenda utama ketiga Kemenperin yaitu partisipasi Indonesia sebagai Partner Country pada Pameran INNOPROM 2026, sebagai upaya memperkuat promosi industri nasional dan kerja sama internasional.
“Seluruh penganggaran ini diarahkan untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran memberikan dampak nyata, mendukung program prioritas, serta memperkuat peran industri nasional sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,”ijar Menperin.
Kemenperin tahun 2026 berkomitmen untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan melalui perencanaan yang lebih matang, penyerapan anggaran yang tepat waktu, serta penguatan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Komitmen terhadap tata kelola keuangan negara juga tercermin dari berbagai capaian kelembagaan. Kementerian Perindustrian telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 17 kali berturut-turut sejak tahun 2008 hingga 2024.
Selain itu, Kemenperin juga memperoleh penghargaan “Reksa Bandha” atas kinerja pengelolaan Barang Milik Negara, baik dari sisi utilisasi maupun kualitas pelaporan, yang menegaskan konsistensi dalam pengelolaan aset negara secara tertib dan bernilai tambah.
Sumber: Siaran Pers Kemenperin | Editor: Intoniswan
Tag: Industri