TANJUNG REDEB.NIAGA.ASIA –Belum maksimalnya pemasukan daerah dari sektor pajak usaha galian C, dikatakan Wakil I Ketua DPRD Berau Sarifatul Syadiah, dikarenakan beberapa faktor. Salah satunya yakni pengurusan ijin galian C yang hingga kini masih menjadi polemik di Berau.

“Para pelaku usaha khususnya kontraktor ini kesulitan mengurus ijin karena harus ke provinsi. Sehingga, banyak dari mereka yang usaha galian C banyak yang tidak memiliki ijin, atau bahkan ijinnya sudah habis. Sehingga mereka tidak membayar pajak. Tapi bukan berarti tidak mau bayar ya, tapi karena faktor legalitas itu tadi,” jelas Sarifatul dihubungi Kamis (10/9/2020).

Dikatakannya, banyak pelaku usaha galian C khususnya kontraktor yang melakukan aktivitas pertambangan yang mengeluh soal ijin ini. Akibatnya, para pelaku usaha tak membayar pajak yang dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Malahan, pajak dari sektor pertambangan galian C beberapa tahun mengalami penurunan bahkan jumlahnya nihil.

Sarifatul, politisi dari Partai Golkar itu mengungkapkan, ada keinginan mendorong legalitas galian C, salah satunya melakukan revisi Pergub. Karena semenjak adanya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tersebut, PAD dari galian C tidak bisa maksimal bahkan tidak ada.

“Dirinya akan kembali menghadap ke Gubernur Kaltim dengan didampingi oleh pihak terkait, guna menyampaikan semua permasalahan yang terjadi di daerah. Sehingga bisa mencari jalan keluar yang terbaik untuk para pengusaha, dalam melaksanakan aktivitasnya tanpa ada gangguan dari pihak manapun terkait ijin galian C,” ungkapnya.

Menurut Sarifatul, saat ini Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 35 dan Nomor 50 tentang Ijin Pertambangan perlu dilakukan revisi. Pemerintah Kabupaten ingin diberi wewenang untuk mengeluarkan ijin pertambangan galian C sendiri. Jadi tak semuanya harus diurus di provinsi. Karena jika bisa diberikan ke daerah, maka PAD dari galian C bisa kembali seperti dulu. (mel/adv)

Tag: Pajak Daerah