Ilustrasi: Ribuan warga antre sembako di rumah pribadi Isran Noor, Kamis (23/4). (Foto : Niaga Asia)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Penanganan kesehatan terkait wabah COVID-19  harus dimaksimalkan. Penangan yang harus dimaksimalkan terkait protokol, penyediaan alat kesehatan, fasilitas isolasi dan perawatan pasien khusus, serta melakukan upaya prefentif / promotif dengan memaksimalkan unit- unit pelayanan seperti Puskesmas dan Posyandu.

“Penanganan dampak ekonomi juga perlu perhatian karena, banyaknya pekerja yang terdampak, bahkan dirumahkan/PHK, diperlukan program pemerintah yang dapat mengakomodir masalah ini,” kata DPRD Kaltim dalam Pokok-Pokok Pikiran  (Pokir)-nya yang disampaikan  Ketua DPRD Kaltim, H Makmur HAPK di forum Musrenbang RKPD Kaltim Tahun 2021 yang dilangsung secara virtual, Selasa (28/4/2020).

“Kegiatan yang bersifat produktif yang selama ini berjalan agar tetap dipertahankan, seperti bantuan sektor pertanian, jika produkstifitasnya terjaga maka masyarakat jugaakan membantu ketersediaan pangan dan berpengaruh kepada penghasilan,” sambung DPRD Kaltim.

Menurut DPRD Kaltim, berkaca dari 2019, pertumbuhan ekonomi  naik 4,7 % pertumbuhan ini juga terbantu oleh bidang konstruksi pembangunan, hal seperti ini yang dapat menciptakan lapangan kerja baru yang masif.

“Penyediaan Jaring Pengaman Sosial, dari pelaksaan yang harus tepat sasaran, dilakukan dengan cepat, dan cara yang memudahkan masyarakat,” tegasnya.

Pemprov Kaltim diminta melakukan antisipasi terhadap potensi berkurangnya sumber-sumber pembiayaan APBD Provinsi Kaltim pada tahun 2021. Paska pandemic COVID 19, diantaranya dapat melakukan efisiensi belanja operasional dan optimalisasi pendapatan asli daerah.

“Pemerintah Provinsi harus tetap mempertahankan kualitas program pendidikan dan peningkatan SDM, peningkatan sarana dan prasarana belajar, Peningkatan SDM kependidikan,” daran DPRD Kaltim.

Pemerintah provinsi perlu menganggarkan kembali program dan kegiatan tahun 2020 yang dianggap masih relevan dengan tema pembangunan tahun 2021, yang tidak dapat direalisasikan pada tahun 2020 akibat kebijakan refocusing anggaran untuk percepatan penangan Covid-19 di Kalimantan Timur. (001)

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *