SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Panitia Khusus (Pansus) pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun Anggaran 2024 belum bisa mempublikasikan perangkat daerah mana saja yang belum maksimal dalam menjalankan program kerjanya.
Hal itu disampaikan langsung oleh Damayanti yang merupakan anggota Pansus LKPJ pada Niaga.Asia, Senin (19/5).
Ia pun menyebutkan bahwa proses evaluasi masih berlangsung hingga saat ini.
“Sebenarnya ibu belum bisa menyampaikan karena ini kan masih terus berjalan,” ujarnya.
Meskipun belum bisa merinci secara spesifik, Damayanti menegaskan bahwa Pansus LKPJ menaruh perhatian besar terhadap aspek keberlanjutan dan kebermanfaatan dari setiap program yang dilaksanakan atau dijalankan oleh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Apapun yang telah dibangun, apapun yang sudah direncanakan itu seharusnya memang ada keberlanjutannya. Selain itu, faktor seperti kebermanfaatan juga harus lebih diutamakan. Jadi efeknya bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Lebih ke situ sih, jangan hanya membangun tapi manfaatnya tidak benar-benar dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Ia mencontohkan, pembangunan fasilitas seperti laboratorium harus direncanakan secara menyeluruh. Artinya, tidak hanya fisik bangunannya saja yang selesai, namun juga pengadaan peralatan dan fungsionalisasi yang harus segera menyusul.
“Kalau dianggarkan 2024, ya di perubahan 2024 harusnya isinya. Jadi gedung itu bisa segera dimanfaatkan,” tegasnya.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berharap catatan ini bisa menjadi bagian dari rekomendasi pansus nantinya. Menurutnya, pembangunan tanpa kejelasan pemanfaatan hanya akan menyisakan infrastruktur kosong yang tak berdampak nyata bagi masyarakat.
Dalam pemantauan awal, Pansus LKPJ disebut baru memeriksa aspek fisik dari proyek-proyek tahun anggaran 2024. Ia juga mengakui adanya beberapa pekerjaan yang memerlukan tambahan waktu pelaksanaan.
“Kita kemarin baru cek-cek lebih ke bentuk fisik. Memang ada beberapa kegiatan yang menambah waktu untuk pelaksanaannya,” tambahnya.
Pansus menargetkan evaluasi bisa rampung tepat waktu dan menghasilkan rekomendasi yang bisa memperkuat akuntabilitas serta efektivitas program Pemerintah Provinsi Kaltim ke depannya.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | ADV DPRD Kaltim
Tag: Pansus DPRD Kaltim